JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperketat tata kelola pengawasan seiring dengan implementasi sistem pembaruan pajak inti atau coretax system. Kini, setiap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dilaporkan wajib pajak tidak serta-merta langsung mendapat tanda terima, melainkan harus melewati serangkaian tahapan penelitian administratif yang komprehensif. Langkah tegas ini diambil guna menjamin kepatuhan pelaporan sesuai dengan mandat Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-3/PJ/2026.
Berdasarkan regulasi terbaru tersebut, otoritas pajak akan mengeksekusi tiga tahapan utama begitu data SPT masuk ke dalam sistem coretax. Tahapan pertama dan paling mendasar adalah pengecekan validitas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Status valid hanya akan diberikan jika data NPWP yang dicantumkan sinkron dan telah tersedia di dalam basis data administrasi DJP.
Memasuki tahap kedua, DJP akan membedah lima ketentuan krusial dari SPT tersebut. Dokumen harus dipastikan telah ditandatangani oleh wajib pajak, menggunakan bahasa Indonesia, serta memakai satuan mata uang rupiah—kecuali bagi mereka yang telah mengantongi izin khusus dari Menteri Keuangan untuk menggunakan bahasa asing dan mata uang lain.
Lebih dari itu, formulir harus diisi secara lengkap beserta seluruh lampiran dokumen pendukungnya. DJP juga menyoroti secara khusus SPT dengan status lebih bayar yang dilaporkan dalam rentang waktu tiga tahun setelah masa pajak berakhir dan telah mendapat teguran tertulis. Terakhir, penyampaian SPT wajib dilakukan sebelum petugas pajak melakukan pemeriksaan terbuka atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
Mekanisme Pembetulan SPT dan Bukti Penerimaan
Bagi wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT, DJP juga memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penelitian mendalam. Terdapat dua syarat utama yang diatur secara rinci dalam Pasal 12 ayat (3) peraturan tersebut. Pertama, pembetulan SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar maksimal harus diserahkan dua tahun sebelum daluwarsa penetapan pajak.
Kedua, pembetulan akibat wajib pajak menerima surat ketetapan pajak, putusan banding, putusan peninjauan kembali, atau keputusan hukum lain dari tahun pajak sebelumnya yang memengaruhi besaran rugi fiskal. Apabila semua syarat administratif dan validitas NPWP ini terpenuhi tanpa cela, barulah DJP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda bukti sah pelaporan pajak Anda.
Seleksi Hakim Agung Pajak Hingga Implementasi KBLI 2025
Beralih ke ranah yudikatif perpajakan, Komisi Yudisial (KY) saat ini tengah membuka pendaftaran usulan calon hakim agung (CHA) dan hakim ad hoc. Mahkamah Agung (MA) tercatat membutuhkan suntikan 11 hakim agung baru, di mana tiga posisi strategis di antaranya dikhususkan untuk hakim agung kamar Tata Usaha Negara (TUN) di bidang pajak.
“Proses seleksi dilakukan sesuai permintaan MA untuk mengisi kekosongan jabatan 11 hakim agung… serta 3 hakim agung dari kamar TUN khusus pajak.”
— Anita Kadir, Juru Bicara Komisi Yudisial
Sementara itu di sektor bisnis, pemerintah resmi memberlakukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) edisi 2025. Kebijakan ini didesain khusus untuk memperkokoh pondasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS) di Tanah Air.
Kepastian Investasi: “Penyesuaian KBLI 2025 ini menjadi fondasi penting dalam memastikan sistem perizinan berusaha berbasis risiko berjalan lebih akurat, terintegrasi, dan responsif terhadap perkembangan sektor usaha.” — Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani.
Bea Ekspor Batu Bara Jadi Tameng Defisit APBN
Dari sisi makroekonomi, pemerintah tengah bersiap meredam ancaman melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang tertekan akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Salah satu instrumen fiskal yang kini diandalkan adalah pungutan bea ekspor batu bara.
Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) memproyeksikan bahwa optimalisasi bea ekspor batu bara mampu menambal hingga 10 persen dari total defisit APBN. Dengan asumsi kuota produksi mencapai 800 juta ton, negara berpotensi mengantongi tambahan penerimaan segar senilai Rp62,9 triliun. Suntikan dana ini krusial untuk menjaga defisit fiskal agar tetap aman di bawah batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dinamika global ini tak pelak berimbas pula pada sektor energi domestik. Publik kini tengah mewaspadai potensi penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang diperkirakan berlaku per 1 April 2026. Kendati demikian, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjamin bahwa harga BBM subsidi tidak akan tersentuh kenaikan. Kebijakan ini akan diiringi dengan peluncuran paket ekonomi baru—seperti opsi work from home (WFH) hingga akselerasi B50—guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dari gempuran eksternal.