website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Monday, 16 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Kemenkeu Siapkan 4 Aturan PFII, Fasilitas PPh 100% Masuk Agenda

Raihan ibadurrahman afif by Raihan ibadurrahman afif
November 16, 2026
in Nasional
0 0
0
Kemenkeu Siapkan 4 Aturan PFII, Fasilitas PPh 100% Masuk Agenda
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Pemerintah masih melengkapi kerangka pelaksanaan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026. Kementerian Keuangan mempersiapkan empat regulasi yang akan menjadi pedoman teknis untuk kelembagaan, penetapan PFII, pemberian fasilitas pajak, dan pengaturan anggaran.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Herman Saheruddin menjelaskan bahwa rancangan-rancangan itu belum final. Pembahasannya melibatkan sejumlah unit internal Kemenkeu bersama kementerian dan lembaga lain, dengan harapan seluruh aturan pelaksana dapat dituntaskan dalam waktu dekat agar implementasi PFII berjalan sesuai undang-undang.

Empat Regulasi Dibagi Menurut Kebutuhan Pelaksanaan PFII

Paket aturan tersebut terdiri atas satu Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), satu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), serta dua Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK). RPerpres diarahkan untuk mengatur struktur kelembagaan PFII. Sementara itu, RPP akan memuat prosedur yang digunakan pemerintah dalam menetapkan PFII.

Dua RPMK disiapkan untuk dua kebutuhan berbeda. Regulasi pertama berkaitan dengan fasilitas di bidang perpajakan, sedangkan regulasi lainnya akan mengatur mekanisme alokasi sekaligus pengajuan anggaran.

Baca Juga:
SBTI Safe Harbor Jaga Manfaat Insentif di Era GMT 15%

Fasilitas PPh Badan 100% Menunggu Pengaturan Teknis

Regulasi perpajakan menjadi bagian penting karena akan menjabarkan tata cara pemberian insentif bagi pihak yang menjalankan usaha di PFII. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 memberikan fasilitas berupa pengurangan PPh badan sebesar 100% kepada kelompok kegiatan usaha yang tercakup dalam ketentuan PFII.

Untuk kelompok sektor keuangan, kegiatan yang disebut meliputi manajemen investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pasar modal, keuangan syariah, asuransi, dan perbankan. Cakupan berikutnya adalah usaha maupun profesi yang menunjang aktivitas sektor keuangan.

Kelompok penunjang itu mencakup aktuaris, konsultan pajak, konsultan keuangan, konsultan hukum, notaris, penilai, akuntan publik, serta ahli syariah jasa keuangan. Dengan demikian, fasilitas PFII tidak hanya berkaitan dengan institusi keuangan utama, tetapi juga jasa profesional yang mendukung ekosistemnya.

Cakupan insentif juga terbuka untuk bidang di luar sektor keuangan. Kegiatan yang disebut dalam bahan antara lain penyediaan makanan dan minuman, pariwisata, pengelolaan limbah dan sampah, pelayanan kesehatan, akomodasi, serta transportasi.

Lembaga PFII Juga Mendapat Fasilitas

Pengurangan PPh badan dengan besaran 100% turut mencakup Lembaga Pengelola PFII (LP PFII) dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII (LPJK PFII). Fasilitas bagi kedua lembaga tersebut berlaku atas aktivitas operasional yang dijalankan di PFII.

Pemberian insentif tetap memiliki batas yang harus diperhatikan. UU PFII mensyaratkan agar penerapan pengurangan PPh badan memperhitungkan komitmen atau perjanjian internasional Indonesia dalam bidang perpajakan.

Selama empat regulasi pelaksana itu masih disusun, rincian teknis mengenai organisasi PFII, prosedur penetapannya, skema fasilitas pajak, hingga tata kelola anggaran masih menunggu penyelesaian aturan oleh pemerintah.

Baca Juga:
Gugatan PPN Pembalut Menstruasi Belum Diputus, MK Minta Dalil Diperjelas

Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Raihan ibadurrahman afif

Raihan ibadurrahman afif

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

13
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

10
Deposit Pajak 2026 Susut 49,8%, Pembayaran Langsung Makin Dominan

Deposit Pajak 2026 Susut 49,8%, Pembayaran Langsung Makin Dominan

November 16, 2026
DJP Tunggu Laporan 20 November untuk Ukur PPh 22 Marketplace

DJP Tunggu Laporan 20 November untuk Ukur PPh 22 Marketplace

November 16, 2026
Indonesia Amankan Hak Pemajakan Lewat Skema Pajak Minimum Global

Indonesia Amankan Hak Pemajakan Lewat Skema Pajak Minimum Global

November 15, 2026
Restitusi UMKM Tembus Rp7,14 Triliun, Pencairan Makin Cepat

Restitusi UMKM Tembus Rp7,14 Triliun, Pencairan Makin Cepat

November 16, 2026

Recent News

Deposit Pajak 2026 Susut 49,8%, Pembayaran Langsung Makin Dominan

Deposit Pajak 2026 Susut 49,8%, Pembayaran Langsung Makin Dominan

November 16, 2026
DJP Tunggu Laporan 20 November untuk Ukur PPh 22 Marketplace

DJP Tunggu Laporan 20 November untuk Ukur PPh 22 Marketplace

November 16, 2026
Indonesia Amankan Hak Pemajakan Lewat Skema Pajak Minimum Global

Indonesia Amankan Hak Pemajakan Lewat Skema Pajak Minimum Global

November 15, 2026
Restitusi UMKM Tembus Rp7,14 Triliun, Pencairan Makin Cepat

Restitusi UMKM Tembus Rp7,14 Triliun, Pencairan Makin Cepat

November 16, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version