JAKARTA – Penyaluran restitusi UMKM terus dipercepat hingga Oktober 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menyalurkan pengembalian pajak senilai Rp7,14 triliun kepada 125.375 wajib pajak yang berasal dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah.
Percepatan ini diarahkan untuk membantu menjaga likuiditas pelaku usaha agar kegiatan usaha dan perputaran ekonomi tidak terganggu. Industri padat karya juga menjadi kelompok yang mendapat perhatian dalam kebijakan percepatan pengembalian pajak tersebut.
Rata-Rata Pencairan Naik 86,5%
Dalam konferensi pers APBN, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa percepatan restitusi bagi UMKM dan industri padat karya menjadi salah satu prioritas pemerintah. DJP mencatat rata-rata pencairan restitusi UMKM pada September–Oktober 2026 mencapai Rp604,91 miliar per bulan.
Dibanding periode Mei–Agustus 2026, ketika rata-ratanya Rp324,33 miliar per bulan, pencairan pada dua bulan berikutnya tumbuh 86,5%. Menurut Bimo, percepatan tersebut diharapkan memberi ruang likuiditas yang lebih besar agar pelaku UMKM dapat mempertahankan kegiatan usahanya.
Kecepatan Tetap Diikuti Pengawasan
DJP tetap memproses setiap permohonan restitusi sesuai ketentuan yang berlaku. Bimo menerangkan bahwa permohonan tetap diperiksa melalui audit dengan pendekatan manajemen risiko, meskipun pemerintah sedang mendorong percepatan pencairan.
Pendekatan tersebut digunakan untuk menjaga agar pengembalian kelebihan pembayaran pajak tetap akuntabel sekaligus mempertahankan integritas sistem perpajakan. Dengan demikian, percepatan restitusi tidak menghilangkan proses pengawasan terhadap permohonan yang diajukan wajib pajak.
Total Restitusi Capai Rp208,68 Triliun
Hingga Oktober 2026, pemerintah secara keseluruhan telah mencairkan restitusi pajak senilai Rp208,68 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp7,14 triliun merupakan restitusi yang telah diterima 125.375 wajib pajak UMKM.
Sumber:IKPI.










