Pemberian fasilitas perpajakan tidak cukup hanya berorientasi pada upaya menarik investasi. Pemerintah juga perlu memperhitungkan hasil yang ingin dicapai, jangka waktu pemberian fasilitas, serta manfaat yang benar-benar dihasilkan bagi perekonomian.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan, Yon Arsal, dalam International Tax Conference di Jakarta pada 16 September 2026. Ia menyoroti perlunya pemerintah mengantisipasi perubahan pola bisnis ketika menentukan arah kebijakan insentif pada masa mendatang.
Perkembangan industri dapat mengubah kebutuhan dunia usaha. Oleh sebab itu, kebijakan yang dirancang berdasarkan kondisi saat ini perlu dievaluasi secara berkala agar tetap sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi.
Empat Aspek yang Perlu Diperhitungkan Pemerintah
Dalam merancang insentif, terdapat sejumlah aspek yang menurut Yon perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah perkembangan aturan perpajakan lintas negara, termasuk penerapan Global Minimum Tax (GMT) atau pajak minimum global.
Perubahan ketentuan internasional tersebut menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan bentuk fasilitas yang akan diberikan. Karena itu, rancangan insentif nasional perlu memperhatikan perkembangan lingkungan perpajakan global.
Dari sisi perekonomian domestik, fasilitas pajak juga perlu dikaitkan dengan sasaran pembangunan yang jelas. Pemerintah perlu mempertimbangkan hasil ekonomi yang diharapkan dari suatu kebijakan, bukan hanya menjadikan daya tarik sebuah industri sebagai alasan pemberian fasilitas.
Dua aspek lainnya menyangkut pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Insentif perlu diberikan pada waktu yang tepat, menjangkau penerima yang sesuai dengan tujuan, serta memiliki batas waktu. Setelah diterapkan, efektivitasnya harus ditinjau kembali untuk mengetahui apakah manfaat yang diharapkan benar-benar tercapai.
Evaluasi tidak hanya diperlukan sebelum fasilitas diberikan. Penilaian setelah pelaksanaan juga dibutuhkan untuk melihat apakah kebijakan tersebut masih layak dipertahankan.
Peta Industri Menentukan Arah Dukungan Fiskal
Dalam bahan yang disampaikan MUC Consulting, Indonesia disebut masih memberikan perhatian besar kepada industri pionir, termasuk semikonduktor, farmasi, dan kendaraan listrik, serta sektor manufaktur.
Sementara itu, Malaysia, Thailand, dan Vietnam turut mengarahkan fasilitas perpajakan kepada sektor digital, teknologi, dan energi terbarukan. Ketiga negara tersebut juga memberikan insentif kepada industri manufaktur dan kendaraan listrik.
Perbedaan tersebut memperlihatkan beragamnya sektor yang menjadi perhatian dalam kebijakan fiskal di kawasan. Bagi Indonesia, persoalannya adalah menentukan apakah prioritas yang berlaku sudah mencerminkan kebutuhan ekonomi dan perkembangan kegiatan usaha pada masa mendatang.
Yon menekankan pentingnya mengenali perubahan struktur bisnis sebelum menentukan arah kebijakan. Pemerintah perlu mempertimbangkan perkembangan industri dalam jangka panjang ketika mengevaluasi fasilitas perpajakan.
Evaluasi Perlu Berjalan Bersama Perubahan Ekonomi
Penyesuaian kebijakan insentif membutuhkan pertimbangan yang lebih luas daripada sekadar menentukan industri penerima. Perkembangan aturan internasional, tujuan pembangunan, ketepatan sasaran, dan hasil pelaksanaan perlu menjadi bagian dari penilaian.
Pendekatan tersebut dapat membantu pemerintah menilai apakah suatu fasilitas masih sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Keputusan mengenai perubahan prioritas tetap perlu didukung oleh data dan evaluasi yang memadai agar manfaat kebijakan dapat dinilai secara objektif.
Sumber: MUC Consulting.
