Kemenkeu Siapkan 4 Aturan PFII, Fasilitas PPh 100% Masuk Agenda

Pemerintah masih melengkapi kerangka pelaksanaan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026. Kementerian Keuangan mempersiapkan empat regulasi yang akan menjadi pedoman teknis untuk kelembagaan, penetapan PFII, pemberian fasilitas pajak, dan pengaturan anggaran.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Herman Saheruddin menjelaskan bahwa rancangan-rancangan itu belum final. Pembahasannya melibatkan sejumlah unit internal Kemenkeu bersama kementerian dan lembaga lain, dengan harapan seluruh aturan pelaksana dapat dituntaskan dalam waktu dekat agar implementasi PFII berjalan sesuai undang-undang.

Empat Regulasi Dibagi Menurut Kebutuhan Pelaksanaan PFII

Paket aturan tersebut terdiri atas satu Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), satu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), serta dua Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK). RPerpres diarahkan untuk mengatur struktur kelembagaan PFII. Sementara itu, RPP akan memuat prosedur yang digunakan pemerintah dalam menetapkan PFII.

Dua RPMK disiapkan untuk dua kebutuhan berbeda. Regulasi pertama berkaitan dengan fasilitas di bidang perpajakan, sedangkan regulasi lainnya akan mengatur mekanisme alokasi sekaligus pengajuan anggaran.

Fasilitas PPh Badan 100% Menunggu Pengaturan Teknis

Regulasi perpajakan menjadi bagian penting karena akan menjabarkan tata cara pemberian insentif bagi pihak yang menjalankan usaha di PFII. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 memberikan fasilitas berupa pengurangan PPh badan sebesar 100% kepada kelompok kegiatan usaha yang tercakup dalam ketentuan PFII.

Untuk kelompok sektor keuangan, kegiatan yang disebut meliputi manajemen investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pasar modal, keuangan syariah, asuransi, dan perbankan. Cakupan berikutnya adalah usaha maupun profesi yang menunjang aktivitas sektor keuangan.

Kelompok penunjang itu mencakup aktuaris, konsultan pajak, konsultan keuangan, konsultan hukum, notaris, penilai, akuntan publik, serta ahli syariah jasa keuangan. Dengan demikian, fasilitas PFII tidak hanya berkaitan dengan institusi keuangan utama, tetapi juga jasa profesional yang mendukung ekosistemnya.

Cakupan insentif juga terbuka untuk bidang di luar sektor keuangan. Kegiatan yang disebut dalam bahan antara lain penyediaan makanan dan minuman, pariwisata, pengelolaan limbah dan sampah, pelayanan kesehatan, akomodasi, serta transportasi.

Lembaga PFII Juga Mendapat Fasilitas

Pengurangan PPh badan dengan besaran 100% turut mencakup Lembaga Pengelola PFII (LP PFII) dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII (LPJK PFII). Fasilitas bagi kedua lembaga tersebut berlaku atas aktivitas operasional yang dijalankan di PFII.

Pemberian insentif tetap memiliki batas yang harus diperhatikan. UU PFII mensyaratkan agar penerapan pengurangan PPh badan memperhitungkan komitmen atau perjanjian internasional Indonesia dalam bidang perpajakan.

Selama empat regulasi pelaksana itu masih disusun, rincian teknis mengenai organisasi PFII, prosedur penetapannya, skema fasilitas pajak, hingga tata kelola anggaran masih menunggu penyelesaian aturan oleh pemerintah.

Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Exit mobile version