website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Monday, 16 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

DJP Tunggu Laporan 20 November untuk Ukur PPh 22 Marketplace

Raihan ibadurrahman afif by Raihan ibadurrahman afif
November 16, 2026
in Nasional
0 0
0
DJP Tunggu Laporan 20 November untuk Ukur PPh 22 Marketplace
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai memasuki tahap awal pengukuran penerimaan dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi melalui marketplace. Gambaran pertama mengenai realisasi kebijakan itu diperkirakan mulai terlihat dari pembayaran dan laporan pemungutan yang masuk pada November 2026.

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyelenggara marketplace telah diterapkan sejak Oktober 2026. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2026.

Jadwal Pembayaran dan Pelaporan Jadi Penentu

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan dalam konferensi pers APBN bahwa pembayaran atas implementasi kebijakan tersebut dijadwalkan pada 15 November 2026, sedangkan pelaporannya dilakukan pada 20 November 2026. Setelah kedua tahapan itu berjalan, DJP dapat mulai memperoleh gambaran awal mengenai hasil pemungutan PPh Pasal 22 dari aktivitas perdagangan melalui marketplace.

Besaran penerimaan yang dihimpun dari kebijakan tersebut belum diumumkan. DJP masih menunggu proses pembayaran dan pelaporan dari para penyelenggara marketplace agar angka realisasi yang disampaikan dapat lebih akurat. Bimo juga menyatakan bahwa angka penerimaan akan disampaikan setelah data yang tersedia dinilai lebih tepat.

Baca Juga:
Gugatan PPN Pembalut Menstruasi Belum Diputus, MK Minta Dalil Diperjelas

Empat Marketplace Sudah Ditunjuk

Hingga saat ini, DJP telah menunjuk empat perusahaan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22, yakni Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan mekanisme pemungutan pajak melalui pihak lain dalam transaksi perdagangan elektronik.

PMK 37/2026 menjadi dasar bagi penunjukan pihak lain, termasuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik.

Ekonomi Digital Menjadi Basis Pengawasan Pajak

Kebijakan pemungutan melalui marketplace diarahkan untuk memperluas basis penerimaan pajak seiring meningkatnya aktivitas ekonomi digital. Dengan melibatkan platform sebagai pemungut, pemerintah juga berupaya memperkuat pengawasan serta pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi yang berlangsung secara digital.

Implementasi tersebut sekaligus menjadi salah satu langkah DJP untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor ekonomi digital. Perluasan transaksi perdagangan online membuat aktivitas ekonomi melalui platform digital menjadi salah satu basis yang perlu dijangkau oleh otoritas pajak.

Baca Juga:
SBTI Safe Harbor Jaga Manfaat Insentif di Era GMT 15

Sumber: IKPI.

Raihan ibadurrahman afif

Raihan ibadurrahman afif

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

13
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

10
Deposit Pajak 2026 Susut 49,8%, Pembayaran Langsung Makin Dominan

Deposit Pajak 2026 Susut 49,8%, Pembayaran Langsung Makin Dominan

November 16, 2026
DJP Tunggu Laporan 20 November untuk Ukur PPh 22 Marketplace

DJP Tunggu Laporan 20 November untuk Ukur PPh 22 Marketplace

November 16, 2026
Indonesia Amankan Hak Pemajakan Lewat Skema Pajak Minimum Global

Indonesia Amankan Hak Pemajakan Lewat Skema Pajak Minimum Global

November 15, 2026
Restitusi UMKM Tembus Rp7,14 Triliun, Pencairan Makin Cepat

Restitusi UMKM Tembus Rp7,14 Triliun, Pencairan Makin Cepat

November 16, 2026

Recent News

Deposit Pajak 2026 Susut 49,8%, Pembayaran Langsung Makin Dominan

Deposit Pajak 2026 Susut 49,8%, Pembayaran Langsung Makin Dominan

November 16, 2026
DJP Tunggu Laporan 20 November untuk Ukur PPh 22 Marketplace

DJP Tunggu Laporan 20 November untuk Ukur PPh 22 Marketplace

November 16, 2026
Indonesia Amankan Hak Pemajakan Lewat Skema Pajak Minimum Global

Indonesia Amankan Hak Pemajakan Lewat Skema Pajak Minimum Global

November 15, 2026
Restitusi UMKM Tembus Rp7,14 Triliun, Pencairan Makin Cepat

Restitusi UMKM Tembus Rp7,14 Triliun, Pencairan Makin Cepat

November 16, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version