Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai memasuki tahap awal pengukuran penerimaan dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi melalui marketplace. Gambaran pertama mengenai realisasi kebijakan itu diperkirakan mulai terlihat dari pembayaran dan laporan pemungutan yang masuk pada November 2026.
Pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyelenggara marketplace telah diterapkan sejak Oktober 2026. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2026.
Jadwal Pembayaran dan Pelaporan Jadi Penentu
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan dalam konferensi pers APBN bahwa pembayaran atas implementasi kebijakan tersebut dijadwalkan pada 15 November 2026, sedangkan pelaporannya dilakukan pada 20 November 2026. Setelah kedua tahapan itu berjalan, DJP dapat mulai memperoleh gambaran awal mengenai hasil pemungutan PPh Pasal 22 dari aktivitas perdagangan melalui marketplace.
Besaran penerimaan yang dihimpun dari kebijakan tersebut belum diumumkan. DJP masih menunggu proses pembayaran dan pelaporan dari para penyelenggara marketplace agar angka realisasi yang disampaikan dapat lebih akurat. Bimo juga menyatakan bahwa angka penerimaan akan disampaikan setelah data yang tersedia dinilai lebih tepat.
Empat Marketplace Sudah Ditunjuk
Hingga saat ini, DJP telah menunjuk empat perusahaan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22, yakni Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan mekanisme pemungutan pajak melalui pihak lain dalam transaksi perdagangan elektronik.
PMK 37/2026 menjadi dasar bagi penunjukan pihak lain, termasuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik.
Ekonomi Digital Menjadi Basis Pengawasan Pajak
Kebijakan pemungutan melalui marketplace diarahkan untuk memperluas basis penerimaan pajak seiring meningkatnya aktivitas ekonomi digital. Dengan melibatkan platform sebagai pemungut, pemerintah juga berupaya memperkuat pengawasan serta pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi yang berlangsung secara digital.
Implementasi tersebut sekaligus menjadi salah satu langkah DJP untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor ekonomi digital. Perluasan transaksi perdagangan online membuat aktivitas ekonomi melalui platform digital menjadi salah satu basis yang perlu dijangkau oleh otoritas pajak.
Sumber: IKPI.









