website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Monday, 9 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Coretax DJP Akan Offline 20–21 September 2025, Ini Strategi Aman agar e-Faktur Tidak Terlambat

Johannes Albert by Johannes Albert
September 18, 2025
in Nasional
0 0
0
Coretax DJP Akan Offline 20–21 September 2025, Ini Strategi Aman agar e-Faktur Tidak Terlambat
0
SHARES
25
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan pemeliharaan sistem TIK yang menyebabkan Coretax Administration System tidak dapat diakses sementara pada akhir pekan ini.

Downtime direncanakan pada Sabtu, 20 September 2025 pukul 09.00 WIB sampai Minggu, 21 September 2025 pukul 23.59 WIB. Selama periode ini, akses ke sejumlah layanan inti melalui Coretax akan terdampak, termasuk proses unggah dan validasi dokumen perpajakan tertentu.

“Selama waktu pemeliharaan terjadwal ini, sistem Coretax DJP tidak dapat diakses.” — Pusat Informasi Coretax, 18/9/2025

Mengapa Penting? Batas Unggah e-Faktur Bertepatan

Pada saat yang hampir bersamaan, 20 September 2025 adalah batas akhir unggah e-Faktur untuk masa pajak Agustus 2025. Artinya, Wajib Pajak (WP) perlu melakukan antisipasi agar dokumen memperoleh persetujuan DJP tepat waktu.

Untuk konteks kebijakan fiskal terkini yang berdampak ke sektor keuangan, simak juga:
Kemenkeu Susun Panduan untuk Bank Kelola Penempatan Dana Negara.

Dasar Hukum Singkat

Merujuk Pasal 44 ayat (1) Perdirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025, e-Faktur wajib diunggah (di-upload) dan memperoleh persetujuan DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan. Sementara itu, Pasal 44 ayat (3) menegaskan e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP bukan merupakan faktur pajak.

“e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP bukan merupakan faktur pajak.” — Pasal 44 ayat (3) PER-11/PJ/2025

Dampak Praktis bagi WP

  • Unggah lebih awal: Jika memungkinkan, selesaikan unggah e-Faktur sebelum Sabtu (20/9) pagi.
  • Monitoring status: Setelah downtime berakhir, lakukan pengecekan berkala pada status persetujuan e-Faktur.
  • Siapkan bukti kerja: Simpan hash/nomor referensi, log, dan salinan PDF sebagai dokumentasi internal.
  • Koordinasi internal: Informasikan jadwal downtime kepada tim penjualan/keuangan agar tidak ada proses yang terhambat.

Baca Juga Menkeu Gelontorkan Stimulus, Defisit APBN Tetap Aman Terkendali

Checklist Antisipasi (Sebelum–Selama–Sesudah)

Sebelum Downtime

  1. Verifikasi daftar e-Faktur yang belum terunggah atau belum mendapat persetujuan.
  2. Prioritaskan transaksi bernilai besar atau yang mendekati jatuh tempo.
  3. Pastikan koneksi dan kredensial (sertifikat elektronik, akses aplikasi) dalam kondisi siap.

Selama Downtime

  1. Hentikan proses unggah agar menghindari kegagalan/duplikasi.
  2. Siapkan batch data yang akan diunggah setelah layanan pulih.
  3. Komunikasikan ke pemasok/pelanggan tentang estimasi pemrosesan dokumen.

Sesudah Downtime

  1. Lakukan upload bertahap dan cek tanda persetujuan DJP.
  2. Rekonsiliasi daftar e-Faktur dengan pembukuan & pelaporan PPN.
  3. Arsipkan bukti unggah dan tangkapan layar persetujuan (jika diperlukan).

Referensi

  • Panduan e-Faktur di situs DJP: pajak.go.id/id/efaktur
  • Pusat Bantuan/Helpdesk DJP Online: helpdesk.pajak.go.id
  • Informasi kanal resmi DJP: twitter.com/DitjenPajakRI

Baca Juga Kemenkeu Susun Panduan untuk Bank Kelola Penempatan Dana Negara

 

FAQ Singkat

1) Apakah saya masih bisa upload e-Faktur saat downtime?
Tidak. Lakukan unggah sebelum downtime atau setelah layanan pulih.

2) Bagaimana jika melewati tanggal 20?
Ikuti ketentuan PER-11/PJ/2025. Prioritaskan unggah segera setelah layanan pulih dan dokumentasikan kendala teknis (jika ada) untuk keperluan internal.

3) Di mana saya bisa cek status & info terbaru?
Pantau kanal resmi DJP, laman e-Faktur di pajak.go.id, dan Helpdesk DJP.

DJP menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul. Setelah pemeliharaan selesai, WP diimbau mengecek operasional Coretax secara berkala dan memastikan seluruh e-Faktur memperoleh persetujuan DJP tepat waktu.

Johannes Albert

Johannes Albert

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

12
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Restitusi Pajak Tembus Rp198,71 Triliun, PPN dan PPnBM Mendominasi

Restitusi Pajak Tembus Rp198,71 Triliun, PPN dan PPnBM Mendominasi

6
Pemerintah Jalankan SPP-TDLN, Enam Lembaga Jadi Pemungut PPN

Pemerintah Jalankan SPP-TDLN, Enam Lembaga Jadi Pemungut PPN

November 9, 2026
Jangan Salah Instalasi, Peserta UKP Wajib Gunakan SEB 1.0.2

Jangan Salah Instalasi, Peserta UKP Wajib Gunakan SEB 1.0.2

November 9, 2026
Kabar Baru untuk Eksportir! Relaksasi DHE SDA Diperluas ke 7 Mitra

Kabar Baru untuk Eksportir! Relaksasi DHE SDA Diperluas ke 7 Mitra

November 9, 2026
Lampung Siapkan Keringanan PBJT untuk Dorong Investasi Kawasan Wisata

Lampung Siapkan Keringanan PBJT untuk Dorong Investasi Kawasan Wisata

November 9, 2026

Recent News

Pemerintah Jalankan SPP-TDLN, Enam Lembaga Jadi Pemungut PPN

Pemerintah Jalankan SPP-TDLN, Enam Lembaga Jadi Pemungut PPN

November 9, 2026
Jangan Salah Instalasi, Peserta UKP Wajib Gunakan SEB 1.0.2

Jangan Salah Instalasi, Peserta UKP Wajib Gunakan SEB 1.0.2

November 9, 2026
Kabar Baru untuk Eksportir! Relaksasi DHE SDA Diperluas ke 7 Mitra

Kabar Baru untuk Eksportir! Relaksasi DHE SDA Diperluas ke 7 Mitra

November 9, 2026
Lampung Siapkan Keringanan PBJT untuk Dorong Investasi Kawasan Wisata

Lampung Siapkan Keringanan PBJT untuk Dorong Investasi Kawasan Wisata

November 9, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version