JAKARTA – Relaksasi DHE SDA diperluas sehingga fasilitas khusus penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam kini mencakup tujuh negara dan kawasan mitra. Kebijakan ini membuka pilihan bagi eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan skema khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026.
Perluasan tersebut diputuskan setelah evaluasi pemerintah dalam Rapat Koordinasi Terbatas pada 3 November 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tiga mitra baru yang ditambahkan ialah Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa.
Sebelumnya, fasilitas Pasal 18A telah berlaku untuk Amerika Serikat, Kanada, China termasuk Hong Kong, serta Australia. Dengan tambahan tiga mitra tersebut, cakupan kebijakan kini menjadi tujuh negara dan kawasan mitra.
Eksportir Bisa Menempatkan Minimal 30% DHE SDA
Dalam skema khusus itu, eksportir pertambangan yang memenuhi kriteria hanya perlu menempatkan sedikitnya 30% DHE SDA selama minimal tiga bulan. Sisa 70% devisa hasil ekspor dapat digunakan dengan lebih fleksibel untuk kebutuhan usaha.
Penempatan DHE SDA juga dapat dilakukan melalui bank devisa non-BUMN yang telah ditetapkan pemerintah. Airlangga menjelaskan bahwa fasilitas tersebut bersifat opsional dan berlaku sebagai satu paket utuh, sehingga eksportir yang memenuhi persyaratan dapat memilih fasilitas itu satu kali.
Pemerintah sekaligus memperluas daftar bank penempatan DHE SDA menjadi 16 bank, terdiri atas lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN. Salah satu bank yang baru masuk ialah PT Bank OCBC NISP Tbk. Penetapan bank dilakukan secara transparan dengan mengacu pada kriteria umum dan khusus yang telah ditetapkan.
Kriteria Eksportir Akan Diperluas
Selain memperluas negara mitra dan bank penempatan, pemerintah menyepakati perluasan kriteria eksportir yang dapat memanfaatkan fasilitas Pasal 18A. Perluasan itu mencakup pengakuan terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT) serta kepemilikan saham tidak langsung melalui skema Ultimate Beneficial Ownership (UBO).
Kajian teknis atas perluasan kriteria tersebut akan disiapkan sebagai dasar perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2026. Sambil menunggu perubahan aturan itu berlaku, PMK 48/2026 tetap menjadi acuan.
Airlangga juga meminta eksportir dengan struktur kepemilikan melalui UBO untuk proaktif mengungkapkan atau melakukan disclosure atas kepemilikannya. Langkah tersebut diperlukan sejalan dengan rencana pengakuan kepemilikan tidak langsung dalam kriteria penerima fasilitas.
Pemerintah Bidik Stabilitas Eksternal dan Cadangan Devisa
Menurut Airlangga, penyempurnaan kebijakan DHE SDA diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional, menjaga stabilitas nilai tukar, dan memperkuat cadangan devisa. Pemerintah juga ingin memastikan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah menyebut penyesuaian kebijakan tersebut juga ditujukan untuk menjaga stabilitas eksternal sekaligus memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi eksportir dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Sumber: Pemerintah Perluas Relaksasi DHE SDA ke 7 Negara, Ini Daftarnya – IKPI
