JAKARTA – Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan insentif pajak Lampung untuk menarik investor ke proyek Kawasan Wisata Terpadu (KWT). Fasilitas yang ditawarkan mencakup pembebasan atau pengurangan pajak daerah hingga 50 persen, termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) bagi usaha hotel dan restoran di kawasan tersebut.
Pengembangan KWT diarahkan untuk memperkuat daya tarik pariwisata sekaligus memperpanjang masa tinggal wisatawan. Rencana kawasan ini menjangkau Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan, dan Tanggamus. Pemerintah daerah memasukkan proyek tersebut ke dalam portofolio investasi yang akan ditawarkan kepada pelaku usaha.
Konsep yang disiapkan tidak hanya bertumpu pada pembangunan destinasi. Pemerintah menggabungkan penawaran investasi dengan dukungan infrastruktur, program pengembangan kawasan, dan fasilitas perpajakan agar proyek di tiga wilayah tersebut lebih menarik bagi investor.
Kunjungan Naik, Lama Tinggal Masih 1,31 Hari
Rencana kawasan terpadu disiapkan ketika perjalanan wisata domestik ke Lampung sedang tumbuh kuat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dicantumkan dalam bahan menunjukkan sebanyak 27 juta perjalanan wisatawan domestik tercatat di Lampung selama 2025.
Jumlah itu meningkat 51,6 persen dari 17,9 juta perjalanan pada 2024. Di sisi lain, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan rata-rata waktu yang dihabiskan wisatawan asal dalam negeri maupun mancanegara di Lampung masih sekitar 1,31 hari.
Kesenjangan antara pertumbuhan jumlah perjalanan dan durasi tinggal menjadi salah satu persoalan yang ingin dijawab melalui pengembangan KWT. Pemerintah berharap kawasan terintegrasi dapat memberi alasan bagi wisatawan untuk menghabiskan waktu lebih panjang di Lampung.
PBJT Hotel dan Restoran Masuk Skema Insentif
Pemerintah provinsi tidak hanya menawarkan lokasi investasi. Dukungan yang disiapkan juga meliputi infrastruktur serta program pengembangan yang menyeluruh untuk membantu realisasi KWT. Rahmat menjelaskan investor yang menanamkan modal di kawasan itu akan diberi kemudahan dari sisi perpajakan.
Berdasarkan penjelasan Rahmat dalam bahan, opsi fasilitas yang ditawarkan berupa pembebasan pajak atau potongan 50 persen. Ia juga menyebut diskon 50 persen dapat berlaku tanpa batas waktu. Bahan belum merinci jenis pajak yang seluruhnya tercakup dalam skema tersebut maupun ketentuan teknis pelaksanaannya.
Untuk usaha hotel dan restoran, pemerintah daerah secara khusus membuka peluang pengurangan PBJT. Rahmat menyampaikan bahwa kewajiban yang ia sebut sebagai PB1 atau PBJT dapat dibebaskan atau dipotong 50 persen bagi investasi di KWT. Fasilitas fiskal daerah itu ditujukan untuk membuat proyek pariwisata terintegrasi lebih menarik bagi pelaku usaha.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menyatakan program KWT telah dimuat dalam peraturan daerah. Atas dasar itu, pemerintah menyiapkan paket dukungan yang mencakup insentif pajak Lampung, infrastruktur, dan program kawasan secara komprehensif. Namun, bahan tidak mencantumkan nomor ataupun judul peraturan daerah yang dimaksud.
KWT Ditargetkan Naik Kelas Menjadi KEK Pariwisata
Pemerintah provinsi turut menyiapkan arah lanjutan bagi KWT, yakni mengusulkan kawasan tersebut untuk memperoleh status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata. Pengajuan usulan itu ditargetkan dapat dilakukan dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Dengan demikian, sasaran dua hingga tiga tahun yang disebut dalam bahan adalah pengajuan usulan, bukan kepastian bahwa status KEK sudah akan diperoleh pada periode tersebut.
Rencana tersebut melengkapi agenda pengembangan pariwisata yang mencakup Pesawaran, Lampung Selatan, dan Tanggamus. Pemerintah berharap perpaduan destinasi terintegrasi, dukungan infrastruktur, dan keringanan pajak dapat memperkuat daya tarik investasi sekaligus membantu mendorong wisatawan tinggal lebih lama di Lampung.
Sumber: Lampung Kembangkan Wisata Terpadu dengan Insentif Pajak
