Pemerintah resmi menjalankan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026. Mekanisme ini digunakan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.
Penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari penyesuaian administrasi perpajakan terhadap perkembangan ekonomi digital lintas negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.
Dalam siaran pers yang diterbitkan pada 1 Oktober 2026, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa perkembangan transaksi digital internasional membutuhkan mekanisme pemungutan pajak yang dapat mengikuti perubahan pola konsumsi dan sistem pembayaran.
Melalui SPP-TDLN, pemerintah berupaya memastikan pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri dapat berjalan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Mekanisme Pemungutan Tidak Menambah Jenis Pajak Baru
DJP menegaskan bahwa SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru dan tidak menetapkan tarif PPN tambahan. Sistem ini merupakan mekanisme administratif untuk memungut PPN yang memang telah berlaku atas konsumsi barang dan jasa digital dari luar negeri.
Ruang lingkup pemungutannya berkaitan dengan transaksi digital yang memenuhi ketentuan sebagai objek PPN. Dengan demikian, penerapan SPP-TDLN tidak dapat diartikan sebagai pengenaan PPN secara otomatis terhadap seluruh aktivitas transaksi keuangan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, sistem memanfaatkan informasi dari penyelenggara sistem pembayaran untuk mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria pemungutan. Apabila transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan, pemungutan PPN dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
Pengaturan ini juga memperhatikan transaksi yang sebelumnya telah dikenakan PPN melalui skema Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Transaksi yang PPN-nya sudah dipungut melalui mekanisme PMSE tidak kembali dikenakan pemungutan melalui SPP-TDLN.
Enam Lembaga Keuangan Ditunjuk pada Tahap Awal
Sebelum diterapkan secara langsung, SPP-TDLN telah melewati pengujian melalui lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran informasi, serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat.
Setelah tahapan persiapan selesai, pemerintah mulai menjalankan sistem dengan melibatkan enam lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atau issuer. Keenam lembaga tersebut meliputi:
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk; dan
- PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).
DJP juga menyampaikan bahwa sejumlah issuer lainnya masih menjalani pengujian dalam lingkungan sandboxing. Setelah tahap tersebut selesai, calon issuer akan memasuki periode stabilisasi sebelum dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN.
Implementasi SPP-TDLN Mengacu pada PMK 49/2026
Landasan pelaksanaan sistem ini adalah PMK Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi Digital Luar Negeri yang Dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.
Peraturan tersebut ditetapkan pada 14 Juli 2026 dan diundangkan pada 20 Juli 2026. Ketentuan ini menjadi dasar pengaturan tata cara pemungutan PPN melalui SPP-TDLN.
Menurut DJP, keterlibatan lembaga keuangan dalam mekanisme tersebut diharapkan dapat mendukung efektivitas pemungutan pajak sekaligus memperkuat kepatuhan perpajakan. Pemerintah juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya agar tetap berjalan sesuai ketentuan.
Bagi konsumen di Indonesia, pemahaman mengenai ruang lingkup SPP-TDLN menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai objek pemungutan. Kebijakan ini secara khusus berkaitan dengan konsumsi barang dan jasa digital dari luar negeri, bukan pembentukan jenis pajak baru.
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak – Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLN; JDIH Kementerian Keuangan – PMK Nomor 49 Tahun 2026; Pengumuman DJP – Mekanisme SPP-TDLN.
