Mengapa Inklusi Pajak Penting untuk Sekolah?

Pajak adalah tulang punggung pembiayaan publik—dari gaji guru, beasiswa, hingga infrastruktur sekolah.
Namun, pemahaman pajak tidak terbentuk dalam semalam. Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jabar II,
Henny Suatri Suardi, menekankan pentingnya keberlanjutan:

“Kesadaran pajak adalah proses jangka panjang. Guru memegang peran kunci untuk menanamkan nilai-nilai itu
pada generasi penerus.”

Program inklusi ini adalah bagian dari kebijakan nasional DJP untuk memanfaatkan momentum bonus demografi jutaan pelajar yang kelak menjadi pembayar pajak dan pengambil keputusan ekonomi. Kerangka besar ini tersambung dengan penguatan pendapatan daerah dan pusat (baca: Pajak Alat Berat DKI Jakarta: Penerapan Baru untuk Tingkatkan PAD).

Apa yang Dipelajari Guru dalam Sesi?

Materi dibawakan oleh Penyuluh Pajak Astriana Widyawirasari dan Dimon Nainggolan,
meliputi tiga klaster utama agar mudah diadopsi dalam pembelajaran:

• Latar belakang: peran pajak dalam APBN dan layanan publik (rujuk APBN Kita – DJPPR).
• Konsep dasar: subjek, objek, tarif, hak & kewajiban WP, serta kanal digital.
• Tahapan pelaksanaan: integrasi nilai pajak ke RPP, penilaian, dan project-based learning.

Untuk menguatkan konteks aktual, guru juga diberi contoh pengayaan narasi dari berita kebijakan fiskal dan kepatuhan, misalnya edukasi aset digital (lihat: Wajib Lapor Kripto, IKPI Ingatkan Segera Benahi SPT)
hingga inisiatif keringanan pajak daerah (Trenggalek Bebaskan PBB-P2 & Keringanan BPHTB dan Pembebasan PBB-P2 Jabar).

Contoh Implementasi di Kelas (SMA/SMK)

Berikut contoh aktivitas yang mudah diterapkan lintas mapel Ekonomi, PPKn, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Informatika:

1. Studi Kasus APBN Lokal: siswa memetakan jenis belanja publik di lingkungan mereka
   (perpustakaan, laboratorium, akses internet), lalu mengaitkannya dengan penerimaan pajak.
2. Simulasi Kepatuhan: kelompok siswa bermain peran sebagai WP badan/OP,
   memetakan kewajiban & timeline pelaporan, termasuk konsekuensi keterlambatan.
3. Proyek Literasi Fiskal: membuat infografik/mini-video “Kemana Pajak Kita?” untuk dipajang di mading sekolah.
4. Debat Kebijakan: menganalisis pro-kontra kebijakan pajak daerah tertentu,
   misalnya insentif yang berdampak pada PAD (lihat:
   PAB DKI).

Aktivitas ini membantu siswa melihat korelasi konkret antara pajak, layanan publik,
dan tanggung jawab warga negara—mendorong transformasi dari sekadar tahu menjadi paham dan peduli.

Dampak yang Diharapkan

• Literasi meningkat: siswa memahami fungsi pajak dalam pembangunan.
• Perilaku patuh: kebiasaan administratif dibentuk sejak dini (menyimpan bukti pembayaran, memahami tenggat).
• Kepemimpinan siswa: lahirnya duta literasi pajak di sekolah.
• Konektivitas kurikulum: topik pajak menguatkan kompetensi numerasi & kewarganegaraan.

Di tingkat kebijakan, program seperti ini menyokong agenda kepatuhan berkelanjutan (baca juga: Kemenkeu Fokus Tingkatkan Kepatuhan WP di 2026).

Cara Sekolah Berpartisipasi

Sekolah dapat menghubungi helpdesk Kanwil DJP Jabar II atau KPP setempat untuk jadwal pembinaan dan coaching materi. Tahapan umum:

• Registrasi minat & penunjukan PIC sekolah.
• Pelatihan singkat untuk guru (TOT) dan pengayaan modul.
• Penyusunan RPP tematik dan kalender implementasi.
• Pelaporan dan refleksi hasil (portofolio karya siswa).

Sambil menyiapkan materi, pendidik bisa memanfaatkan artikel internal PajakNow sebagai bacaan pelengkap agar diskusi di kelas lebih aktual:

optimalisasi pajak daerah Depok,
pembebasan PBB-P2 Jabar,
hingga wajib lapor kripto.

FAQ Singkat untuk Guru

Apakah ada biaya untuk ikut program?
Tidak, program pembinaan literasi pajak oleh DJP pada umumnya tidak dipungut biaya.
Teknis pelaksanaan mengikuti jadwal masing-masing Kanwil/KPP.