JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didanai secara masif oleh uang pajak masyarakat terus menunjukkan akselerasi pelaksanaannya. Hingga minggu ketiga Februari 2026, pemerintah mencatat realisasi penyerapan anggaran program pemenuhan gizi ini telah menembus puluhan triliun rupiah dan menjangkau lebih luas dari target sebelumnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, negara telah menggelontorkan dana sebesar Rp36,6 triliun untuk mengeksekusi program andalan tersebut. Angka ini merepresentasikan 10,9% dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp335 triliun yang telah disiapkan pemerintah.
“Kalau kita lihat di akhir 2025, itu hanya 53,8 juta penerima, sedangkan saat ini sudah mencapai 60,24 juta penerima.”
— Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan
Dominasi Anggaran APBN dan Lonjakan Belanja Barang
Program pendistribusian gizi ini tidak berjalan sendiri. Infrastrukturnya ditopang oleh 23.678 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang beroperasi penuh di berbagai provinsi. Distribusi penerima manfaat telah menjangkau anak sekolah dan ibu hamil secara merata, mencatatkan angka 12,3 juta jiwa di Pulau Sumatera dan 4,4 juta jiwa di wilayah Sulawesi.
Operasional masif yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini secara langsung mengerek total belanja kementerian/lembaga (K/L) pada bulan pertama tahun 2026 menjadi Rp55,8 triliun. Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat menembus Rp131,9 triliun.
Suahasil menambahkan, eksekusi program pemenuhan gizi ini membuat komponen belanja barang pemerintah pusat melejit drastis hingga 702,5%, menyentuh angka Rp25,9 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasinya hanya berkisar di angka Rp45 miliar.
Tulang Punggung APBN: Patut diingat bahwa sekitar 70% postur penerimaan APBN bersumber dari pajak masyarakat, yang kini dikembalikan secara nyata melalui program pemenuhan gizi nasional.
Peningkatan tajam belanja barang ini menjadi bukti konkret bahwa perputaran uang pajak kembali ke masyarakat. Langkah ini tidak hanya diharapkan mampu mendongkrak kualitas gizi dan kesehatan generasi penerus, tetapi juga memicu pergerakan ekonomi produktif di tingkat akar rumput melalui pemberdayaan suplai bahan pokok di dapur umum lokal.
