website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Monday, 16 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Target Pajak 2026 Masih Kurang Rp514 Triliun, DJP Fokus Sektor Utama

Raihan ibadurrahman afif by Raihan ibadurrahman afif
November 16, 2026
in Nasional
0 0
0
Target Pajak 2026 Masih Kurang Rp514 Triliun, DJP Fokus Sektor Utama
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih perlu mengejar sekitar Rp514 triliun agar target pajak 2026 dapat terpenuhi. Hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Dengan dua bulan tersisa, DJP menyiapkan langkah tambahan sepanjang November–Desember 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa upaya tersebut akan diarahkan terutama pada sektor-sektor yang selama ini menjadi kontributor besar penerimaan negara, sekaligus pada aktivitas ekonomi digital yang terus berkembang.

Sektor Utama dan Ekonomi Digital Jadi Fokus

Empat kelompok usaha yang menjadi perhatian DJP mencakup perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan. Dalam konferensi pers APBN, Bimo menyampaikan bahwa sektor-sektor tersebut akan dioptimalkan bersama potensi dari ekonomi digital.

Pengawasan terhadap pelaku usaha digital juga akan diperkuat. Langkah ini ditujukan untuk memastikan kewajiban perpajakan dijalankan sesuai ketentuan sekaligus menjaga kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha yang beroperasi secara digital dan bisnis konvensional.

Baca Juga:
SBTI Safe Harbor Jaga Manfaat Insentif di Era GMT 15%

Kebijakan Pajak September–Oktober Didorong Maksimal

Selain mengandalkan sektor penyumbang utama, DJP akan memaksimalkan dampak sejumlah kebijakan perpajakan yang mulai diterapkan pada September dan Oktober 2026. Salah satunya ialah Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA), yang diharapkan mendorong wajib pajak menyelesaikan kewajibannya melalui keringanan sanksi administrasi sesuai persyaratan yang berlaku.

DJP juga melanjutkan penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya internasional untuk mengurangi praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba atau base erosion and profit shifting (BEPS), sekaligus membatasi persaingan tarif pajak korporasi yang berpotensi merugikan antarnegara.

Di perdagangan digital, pemerintah mulai mengandalkan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi melalui lokapasar atau marketplace. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menyetarakan kewajiban pajak pedagang daring dengan pedagang konvensional serta menyederhanakan proses pemungutan.

Optimalisasi juga dilakukan terhadap PPN atas transaksi digital dari luar negeri melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Seluruh instrumen tersebut menjadi bagian dari langkah tambahan DJP untuk menggenjot penerimaan selama November dan Desember 2026.

Pengawasan Masa dan Data Eksternal Diperluas

Upaya mengejar target pajak 2026 tidak hanya bertumpu pada kebijakan baru. DJP tetap melanjutkan pengawasan atas pembayaran pajak masa untuk menjaga kepatuhan wajib pajak.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran, tindak lanjut dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengumpulan bukti permulaan, penyidikan, hingga penagihan. Untuk mendukung pengawasan tersebut, DJP juga akan memperluas pemanfaatan data dari sumber eksternal.

Data dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, pelaku usaha, serta institusi keuangan perbankan dan nonperbankan akan digunakan untuk mencocokkan informasi perpajakan yang telah tercatat dalam sistem Coretax.

Baca Juga:
Gugatan PPN Pembalut Menstruasi Belum Diputus, MK Minta Dalil Diperjelas

Sumber: IKPI.

Raihan ibadurrahman afif

Raihan ibadurrahman afif

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

13
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

10
Target Pajak 2026 Masih Kurang Rp514 Triliun, DJP Fokus Sektor Utama

Target Pajak 2026 Masih Kurang Rp514 Triliun, DJP Fokus Sektor Utama

November 16, 2026
Deposit Pajak 2026 Susut 49,8%, Pembayaran Langsung Makin Dominan

Deposit Pajak 2026 Susut 49,8%, Pembayaran Langsung Makin Dominan

November 16, 2026
DJP Tunggu Laporan 20 November untuk Ukur PPh 22 Marketplace

DJP Tunggu Laporan 20 November untuk Ukur PPh 22 Marketplace

November 16, 2026
Indonesia Amankan Hak Pemajakan Lewat Skema Pajak Minimum Global

Indonesia Amankan Hak Pemajakan Lewat Skema Pajak Minimum Global

November 15, 2026

Recent News

Target Pajak 2026 Masih Kurang Rp514 Triliun, DJP Fokus Sektor Utama

Target Pajak 2026 Masih Kurang Rp514 Triliun, DJP Fokus Sektor Utama

November 16, 2026
Deposit Pajak 2026 Susut 49,8%, Pembayaran Langsung Makin Dominan

Deposit Pajak 2026 Susut 49,8%, Pembayaran Langsung Makin Dominan

November 16, 2026
DJP Tunggu Laporan 20 November untuk Ukur PPh 22 Marketplace

DJP Tunggu Laporan 20 November untuk Ukur PPh 22 Marketplace

November 16, 2026
Indonesia Amankan Hak Pemajakan Lewat Skema Pajak Minimum Global

Indonesia Amankan Hak Pemajakan Lewat Skema Pajak Minimum Global

November 15, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version