JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih perlu mengejar sekitar Rp514 triliun agar target pajak 2026 dapat terpenuhi. Hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Dengan dua bulan tersisa, DJP menyiapkan langkah tambahan sepanjang November–Desember 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa upaya tersebut akan diarahkan terutama pada sektor-sektor yang selama ini menjadi kontributor besar penerimaan negara, sekaligus pada aktivitas ekonomi digital yang terus berkembang.
Sektor Utama dan Ekonomi Digital Jadi Fokus
Empat kelompok usaha yang menjadi perhatian DJP mencakup perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan. Dalam konferensi pers APBN, Bimo menyampaikan bahwa sektor-sektor tersebut akan dioptimalkan bersama potensi dari ekonomi digital.
Pengawasan terhadap pelaku usaha digital juga akan diperkuat. Langkah ini ditujukan untuk memastikan kewajiban perpajakan dijalankan sesuai ketentuan sekaligus menjaga kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha yang beroperasi secara digital dan bisnis konvensional.
Kebijakan Pajak September–Oktober Didorong Maksimal
Selain mengandalkan sektor penyumbang utama, DJP akan memaksimalkan dampak sejumlah kebijakan perpajakan yang mulai diterapkan pada September dan Oktober 2026. Salah satunya ialah Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA), yang diharapkan mendorong wajib pajak menyelesaikan kewajibannya melalui keringanan sanksi administrasi sesuai persyaratan yang berlaku.
DJP juga melanjutkan penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya internasional untuk mengurangi praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba atau base erosion and profit shifting (BEPS), sekaligus membatasi persaingan tarif pajak korporasi yang berpotensi merugikan antarnegara.
Di perdagangan digital, pemerintah mulai mengandalkan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi melalui lokapasar atau marketplace. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menyetarakan kewajiban pajak pedagang daring dengan pedagang konvensional serta menyederhanakan proses pemungutan.
Optimalisasi juga dilakukan terhadap PPN atas transaksi digital dari luar negeri melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Seluruh instrumen tersebut menjadi bagian dari langkah tambahan DJP untuk menggenjot penerimaan selama November dan Desember 2026.
Pengawasan Masa dan Data Eksternal Diperluas
Upaya mengejar target pajak 2026 tidak hanya bertumpu pada kebijakan baru. DJP tetap melanjutkan pengawasan atas pembayaran pajak masa untuk menjaga kepatuhan wajib pajak.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, tindak lanjut dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengumpulan bukti permulaan, penyidikan, hingga penagihan. Untuk mendukung pengawasan tersebut, DJP juga akan memperluas pemanfaatan data dari sumber eksternal.
Data dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, pelaku usaha, serta institusi keuangan perbankan dan nonperbankan akan digunakan untuk mencocokkan informasi perpajakan yang telah tercatat dalam sistem Coretax.
Sumber: IKPI.
