JAKARTA – Pemerintah menyiapkan strategi fiskal untuk menutup risiko dan mendorong pertumbuhan.
Selanjutnya, konsistensi kebijakan perlu dijaga agar momentum pertumbuhan tidak terganggu.
Prabowo Tegaskan Efisiensi Belanja Lanjut di RAPBN 2026
Target dan Risiko Pertumbuhan
Di sisi lain, kementerian/lembaga diminta menyelaraskan program agar mendukung sasaran makro.
Peran Penerimaan Pajak
Selanjutnya, pemerintah menekankan penguatan penerimaan pajak dan kenaikan tax ratio sebagai penggerak pertumbuhan.
Karena itu, instrumen pajak digunakan bukan hanya untuk pembiayaan, tetapi juga untuk memacu aktivitas ekonomi.
Oleh karena itu, desain kebijakan perlu menjaga keseimbangan antara insentif dan basis pajak yang sehat.
Lebih lanjut, Anda dapat merujuk kebijakan fiskal terkini di
Kementerian Keuangan
sebagai sumber referensi resmi.
Target Pajak 2026: Coretax Jadi Andalan Pemerintah
Keseimbangan Insentif dan Tax Ratio
Namun demikian, APBN wajib dikelola hati-hati karena memikul dua sasaran yang sering bertolak belakang.
Di satu sisi, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan agar ruang belanja tetap terjaga.
Di sisi lain, pemerintah juga memberi insentif untuk mendorong konsumsi dan penanaman modal.
Karena itu, kebijakan fiskal diarahkan tetap responsif, terukur, dan transparan.
Koordinasi Kebijakan Antar-Instansi
Selanjutnya, Sri Mulyani meminta seluruh kementerian/lembaga memperkuat sinergi kebijakan sektoral.
Selain itu, instrumen di bawah garis (below the line) dimanfaatkan secara terdiversifikasi untuk menopang pembiayaan.
Terakhir, pemerintah mendorong tata kelola yang akuntabel agar kredibilitas fiskal tetap terjaga.
Sebagai pelengkap, pembaca dapat mengikuti indikator moneter di
Bank Indonesia
untuk melihat keterkaitan stabilitas makro dan proyeksi pertumbuhan.