Wajib pajak yang masih memiliki kewajiban perpajakan berupa pokok pajak dan sanksi administrasi memperoleh kesempatan untuk menyelesaikannya melalui program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA). Dalam skema ini, penghapusan sanksi dapat mencapai 100 persen apabila wajib pajak memenuhi persyaratan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) paling lambat 31 Desember 2026.
Fasilitas tersebut disosialisasikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi dalam kegiatan Taxpayers’ Gathering 2026 di Hotel Santika Padang, Kamis (12/11/2026). Kegiatan bertema “Sinergi Tanpa Sanksi di Ranah Minang” itu dihadiri 183 wajib pajak serta pengurus asosiasi usaha.
Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, menjelaskan bahwa PSA memberikan ruang bagi wajib pajak untuk memperbaiki pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Program tersebut diharapkan dapat mendorong kepatuhan sekaligus membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban yang masih tertunda.
Besaran Pengurangan Sanksi Bergantung pada Waktu Pelaporan
Ketentuan PSA mengacu pada PMK 71/2026 yang mengubah PMK 118/2024. Adapun petunjuk pelaksanaannya tercantum dalam KEP-239/PJ/2026.
Salah satu perubahan penting dalam aturan tersebut berkaitan dengan pembagian pembayaran utang pajak. Pada mekanisme sebelumnya, pembayaran dialokasikan secara proporsional antara pokok pajak dan sanksi administrasi. Kini, pembayaran terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok pajak. Setelah kewajiban pokok terpenuhi, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
Besaran fasilitas untuk keterlambatan penyampaian SPT berstatus kurang bayar ditentukan berdasarkan waktu pelaporannya. Rinciannya sebagai berikut:
- Pelaporan paling lambat 31 Desember 2026 memperoleh penghapusan sanksi administrasi sebesar 100 persen.
- Pelaporan pada Januari hingga Maret 2027 memperoleh pengurangan sanksi sebesar 50 persen.
- Pelaporan pada April hingga Juni 2027 memperoleh pengurangan sanksi sebesar 25 persen.
Wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut harus terlebih dahulu melunasi pokok pajak, menyampaikan surat pernyataan bermeterai, serta tidak sedang menempuh upaya hukum. Pengajuan permohonan PSA dapat dilakukan hingga 1 Oktober 2028.
Tarmizi menjelaskan bahwa fasilitas penghapusan sanksi ini merupakan alternatif bagi wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan. Menurutnya, pengampunan pajak bukan kebijakan yang ideal untuk diberikan berulang kali dalam rentang waktu berdekatan sehingga diperlukan mekanisme lain yang memberikan kesempatan penyelesaian kewajiban.
Penerimaan Pajak Sumatera Barat Tumbuh 35,9 Persen
Dalam pertemuan tersebut, Tarmizi turut menyampaikan perkembangan penerimaan pajak di wilayah Sumatera Barat. Sampai dengan 31 Oktober 2026, penerimaan pajak neto tercatat sebesar Rp4,39 triliun atau setara 80,1 persen dari target Rp5,48 triliun. Capaian tersebut meningkat 35,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penerimaan pajak bruto mencapai Rp5,31 triliun dengan pertumbuhan sebesar 15,8 persen. Kinerja penerimaan tersebut antara lain didukung oleh peningkatan PPh Pasal 21 sebesar 54,2 persen serta PPh Badan sebesar 31,4 persen.
Tarmizi juga memaparkan hubungan antara penerimaan pajak dan pembiayaan pembangunan di Sumatera Barat. Sepanjang 2025, penerimaan pajak neto yang dihimpun lima KPP Pratama di provinsi tersebut mencapai Rp4,42 triliun. Pada tahun yang sama, belanja negara yang disalurkan ke Sumatera Barat tercatat sebesar Rp31,40 triliun.
Dukungan anggaran pemerintah juga terlihat dalam penanganan dampak bencana. Hingga 2028, dukungan APBN untuk pemulihan pascabencana Sumatera Barat mencapai Rp13,08 triliun. Selain itu, pemerintah telah menyalurkan Transfer ke Daerah sebesar Rp20,33 triliun kepada 20 pemerintah daerah pada 2025.
Lima Asosiasi Usaha Ikut dalam Dialog Perpajakan
Taxpayers’ Gathering 2026 turut menghadirkan perwakilan lima organisasi dunia usaha, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Real Estat Indonesia (REI), Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Salah satu peserta, Vera Laurenzi, wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu, menyampaikan persoalan yang dihadapi pelaku usaha akibat bencana pada akhir 2025. Dalam sesi diskusi, ia juga meminta penjelasan mengenai kepastian hukum penghapusan sanksi administrasi melalui program PSA.
Menanggapi hal tersebut, Tarmizi menegaskan bahwa pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi memiliki landasan peraturan tertulis. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada DJP untuk menghapus sanksi yang timbul akibat kekhilafan wajib pajak maupun keadaan yang bukan disebabkan oleh kesalahannya.
DJP Jelaskan Pemungutan PPh Pasal 22 Marketplace
Selain PSA, pertemuan tersebut juga membahas penerapan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi melalui marketplace. Terhitung sejak 1 Oktober 2026, marketplace yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet pedagang.
Namun, terdapat pengecualian bagi pedagang orang pribadi dengan omzet tidak lebih dari Rp500 juta dalam satu tahun. Kelompok pedagang tersebut tidak dipungut PPh Pasal 22 sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan.
Menutup kegiatan, Tarmizi mengimbau wajib pajak agar tidak menunda pemanfaatan fasilitas PSA, khususnya penghapusan sanksi sebesar 100 persen yang memiliki batas waktu hingga 31 Desember 2026.
Wajib pajak dapat memulai dengan memeriksa status SPT dan tunggakan melalui Coretax atau meminta bantuan Account Representative (AR). Selanjutnya, wajib pajak perlu menyampaikan atau membetulkan SPT, melunasi pokok pajak, kemudian mengajukan permohonan PSA melalui Coretax atau KPP tempat terdaftar dengan menyertakan surat pernyataan bermeterai.
Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) – Taxpayers’ Gathering 2026 Kanwil DJP Sumbar dan Jambi.
