KIEV – Pemerintah Ukraina menempuh terobosan kebijakan fiskal yang progresif demi memperkuat fondasi anggaran negara di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Kiev bersiap memberlakukan skema pemungutan pajak baru sebesar 10% yang secara spesifik menyasar seluruh sirkulasi pendapatan di ekosistem platform digital.
Kebijakan teranyar yang populer disebut sebagai OLX Tax ini akan mengikat para pengguna yang meraup penghasilan dari aktivitas penjualan barang maupun penyediaan jasa. Mulai dari perdagangan ritel di platform OLX, penyedia jasa transportasi online melalui Uber, hingga bisnis akomodasi via Airbnb kini resmi dibidik sebagai objek pungutan baru.
Menteri Keuangan Ukraina, Sergii Marchenko, menyatakan bahwa langkah ini dirancang sebagai strategi cerdas untuk mengoptimalkan penerimaan domestik. Otoritas fiskal berfokus untuk menjaring potensi pajak yang selama ini bergerak di bawah radar tanpa harus menambah beban masyarakat lewat kenaikan tarif umum konvensional.
“Pajak ini akan berkontribusi pada penghapusan shadow economy pada perekonomian digital dan memberikan tambahan penerimaan negara tanpa perlu meningkatkan tarif pajak.”
— Sergii Marchenko, Menteri Keuangan Ukraina
Fasilitas Insentif dan Pemangkasan Birokrasi Laporan Pajak
Secara teknis, tarif proporsional 10% tersebut merupakan akumulasi dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sebesar 5% dan pungutan militer (military levy) sebesar 5%. Formula khusus ini diklaim jauh lebih kompetitif jika dibandingkan dengan rezim pajak ketentuan umum Ukraina yang mencapai 23%—terdiri atas PPh normal 18% dan pungutan militer 5%.
Kelonggaran Fiskal: Pemerintah tetap menyediakan jaring pengaman berupa fasilitas bebas pajak hingga €2.000 per tahun khusus untuk individu yang menjual barang melalui platform.
Selain menawarkan tarif yang jauh lebih miring, wajib pajak pemanfaat platform digital juga dimanjakan dengan penghapusan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Seluruh proses administrasi mulai dari pemotongan, pemungutan, hingga penyetoran langsung ke kas negara akan dieksekusi secara otomatis oleh korporasi penyedia platform sebagai pemotong pihak ketiga.
Regulasi modern yang dijadwalkan berlaku efektif pada 1 Januari 2027 ini diharapkan mampu menekan laju ekonomi bayangan (shadow economy) di sektor digital. Mengingat situasi negara yang masih berada dalam bayang-bayang konflik, otoritas Kiev menegaskan bahwa seluruh modal yang terkumpul dari pos pendapatan baru ini akan didedikasikan secara penuh untuk membiayai sektor pertahanan nasional.
