JAKARTA – Penataan sistem administrasi perpajakan di ranah ekonomi digital Indonesia kini mulai memasuki fase krusial menjelang tenggat pemberlakuan aturan baru. Kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap para pelaku usaha digital oleh platform pengelola e-commerce dijadwalkan resmi berjalan per 1 Agustus 2026, sehingga kesiapan teknis terkait mekanisme pajak pedagang online kini terus dipersiapkan secara intensif.
Menjelang implementasi penuh aturan tersebut, berbagai respons muncul dari kalangan pelaku industri niaga elektronik maupun perwakilan dunia usaha. Diskursus yang berkembang di lapangan saat ini meliputi tingkat kesiapan infrastruktur teknologi, pemanfaatan optimal masa transisi, proyeksi dampak riil terhadap stabilitas harga barang, hingga jaminan keamanan data transaksi para mitra penjual (*seller*).
Masa Transisi Satu Bulan untuk Kalibrasi Sistem Empat Raksasa E-Commerce
Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan, memaparkan bahwa saat ini tingkat kesiapan infrastruktur teknologi pada masing-masing platform diperkirakan baru mencapai kisaran separuhnya atau 50 persen. Kondisi ini terjadi karena masih bergulirnya proses penyelarasan draf teknis perpajakan yang wajib disepakati bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Sejauh ini, DJP telah menetapkan empat penyelenggara marketplace utama sebagai agen pemungut resmi di fase awal, yaitu Blibli, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Budi menjelaskan bahwa masa transisi selama satu bulan penuh terhitung sejak diterbitkannya surat penunjukan resmi pada 1 Juli 2026 akan dimaksimalkan oleh pihak pengelola platform untuk melangsungkan uji coba internal serta edukasi regulasi.
“Kalau diperkirakan, mungkin masing-masing platform sudah mencapai 50%. Dari meeting kami dengan DJP, masih ada berapa hal yang perlu diluruskan. Kami punya 1 bulan untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian, penyempurnaan proses bisnis serta komunikasi kepada seller,” urai Budi Primawan.
Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai potensi lonjakan harga produk akibat pengalihan beban fiskal dari pajak pedagang online kepada konsumen, idEA menilai hal tersebut belum dapat dipastikan secara rigid dalam waktu dekat. Fokus utama industri saat ini murni tertuju pada kelancaran operasional teknologi perpajakan serta penguatan saluran komunikasi dengan para mitra penjual.
“Masih terlalu dini buat kita melihat dampaknya kepada penjual, apakah pembeli akan menaikkan harganya? Mungkin nanti setelah 6 bulan baru kelihatan,” tambah Budi memproyeksikan lini masa evaluasi dampak kebijakan di pasar domestik.
Dukungan APINDO Terhadap Level Playing Field dan Catatan Keamanan Siber
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memberikan sambutan positif terhadap langkah pemerintah menerbitkan mekanisme pemungutan terpusat ini. Kebijakan ini dinilai strategis dalam menciptakan iklim usaha yang setara dan adil (*level playing field*), memberikan proteksi hukum bagi keberlangsungan UMKM lokal, sekaligus membebaskan para pelaku usaha mandiri dari kerumitan tata kelola administrasi perpajakan secara eceran.
Kendati memberikan dukungan penuh, APINDO menyodorkan sejumlah catatan krusial yang wajib dipenuhi demi menjamin kelancaran implementasi pemungutan pajak pedagang online. Ketua Komite Perpajakan Dewan Pengurus Nasional APINDO, Siddhi Widyaprathama, memberikan penekanan bahwa stabilitas infrastruktur digital serta keamanan data wajib menjadi prioritas tertinggi.
“APINDO mendorong stakeholder, pemerintah, idEA, pengelola marketplace dan masyarakat pada umumnya untuk sama-sama menjaga keamanan data transaksi perdagangan, memastikan sistem digital berjalan stabil serta melakukan sosialisasi yang masif dan jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha di lapangan,” tegas Siddhi Widyaprathama.
Melalui koordinasi intensif yang terus dibangun antara otoritas perpajakan, idEA, dan perwakilan pengusaha, masa transisi satu bulan ini diharapkan mampu mengurai seluruh hambatan teknis yang tersisa. Penguatan sosialisasi yang jernih dinilai menjadi kunci utama agar seluruh pelaku usaha digital dapat menyerap ketentuan baru ini tanpa memicu kegaduhan administrasi di lapangan.
