website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Saturday, 19 September 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Judi Bebas PPN, Parlemen Bosnia Desak Pajak Diterapkan Demi Kesehatan

Johannes Albert by Johannes Albert
January 25, 2026
in Internasional
0 0
0
Judi Bebas PPN, Parlemen Bosnia Desak Pajak Diterapkan Demi Kesehatan
0
SHARES
13
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

SARAJEVO – Desakan untuk mereformasi kebijakan fiskal di sektor perjudian semakin menguat di Bosnia-Herzegovina. Sejumlah anggota parlemen menilai kebijakan yang berlaku saat ini sangat ironis, di mana aktivitas perjudian justru menikmati fasilitas pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara barang kebutuhan pokok masyarakat tetap dipajaki.

Dua anggota parlemen, Mia Karamehic Abazovic dan Amir Puric, secara resmi menyuarakan urgensi penghapusan fasilitas bebas pajak tersebut tahun ini. Mereka menilai, insentif fiskal yang tidak sengaja tercipta dari pengecualian ini justru menyuburkan industri perjudian yang berdampak sosial negatif.

“Saat ini, permainan judi adalah satu-satunya aktivitas legal yang menimbulkan kecanduan tetapi tidak dikenakan pajak di tingkat negara.”

— Mia Karamehic Abazovic, Anggota Parlemen Bosnia-Herzegovina

Baca Juga: Panduan Praktis Cara Update KLU di Coretax DJP, Cuma Butuh 1 Hari Kerja!

Ketidakadilan Sistem Pajak

Abazovic dan Puric mengusulkan konsep perpajakan yang “adil dan bertanggung jawab”. Mereka menyoroti ketimpangan perlakuan antara judi dengan produk “dosa” lainnya. Rokok dan minuman beralkohol, misalnya, dikenakan beban ganda berupa PPN dan cukai karena dianggap berbahaya. Namun, judi justru melenggang bebas dari PPN.

Lebih jauh, mereka mengkritik keras fakta bahwa tidak ada landasan moneter, hukum, ataupun sosial yang dapat membenarkan mengapa sektor perjudian diperlakukan lebih istimewa dibandingkan sektor esensial. Saat ini, masyarakat harus membayar pajak untuk membeli makanan, obat-obatan, dan buku, namun industri taruhan justru dikecualikan.

Rencana Alokasi: Jika PPN diterapkan, dana segar yang terkumpul diusulkan dialihkan untuk membiayai pengobatan pasien kanker dan penyakit langka.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Warning Pegawai Pajak: Awas Jebakan Fraud Triangle, Pimpinan Wajib Kenali Staf!

Dana untuk Sektor Kesehatan

Dalam proposalnya, kedua politisi tersebut merancang skema *earmarking* atau pengalokasian khusus. Penerimaan negara yang bersumber dari PPN perjudian tidak akan masuk ke kas umum begitu saja, melainkan didedikasikan untuk memperkuat anggaran kesehatan.

Target utamanya adalah pengadaan peralatan medis vital serta dukungan finansial bagi pasien dengan penyakit serius yang selama ini minim perhatian. Meskipun usulan ini sempat menuai kritik dan dicap sebagai langkah populis yang belum tentu efektif meredam kecanduan judi, Abazovic bersikukuh untuk memperjuangkannya.

“Masyarakat jelas menyadari besarnya masalah yang ditimbulkan oleh perjudian dan menuntut pajak yang memadai atas aktivitas ini,” tegasnya menutup pernyataan.

Sumber Terkait:

  • Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina
  • SBC News International
Johannes Albert

Johannes Albert

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Bapenda Tagih Pajak Reklame Kotawaringin Barat

Bapenda Tagih Pajak Reklame Kotawaringin Barat

11
DPR Setujui Target Pertumbuhan Ekonomi 2027 Sebesar 6%

DPR Setujui Target Pertumbuhan Ekonomi 2027 Sebesar 6%

9
DJP Catat Penerimaan Pajak 2026 Tumbuh 27% hingga Agustus

DJP Catat Penerimaan Pajak 2026 Tumbuh 27% hingga Agustus

6
Gebyar Pajak Batam 2026, Hadiah Rumah hingga Umrah

Gebyar Pajak Batam 2026, Hadiah Rumah hingga Umrah

6
Prabowo Buka Opsi Reshuffle, Singgung Evaluasi 2 Tahun

Prabowo Buka Opsi Reshuffle, Singgung Evaluasi 2 Tahun

September 18, 2026
DJP Catat 1.460 Entitas Sudah Daftar Jadi Wajib Pajak GloBE

DJP Catat 1.460 Entitas Sudah Daftar Jadi Wajib Pajak GloBE

September 18, 2026
Misbakhun Buka Opsi Revisi Batas Defisit APBN 3%

Misbakhun Buka Opsi Revisi Batas Defisit APBN 3%

September 18, 2026
ADB Nilai Bias Gender Pajak Masih Ada di Indonesia

ADB Nilai Bias Gender Pajak Masih Ada di Indonesia

September 18, 2026

Recent News

Prabowo Buka Opsi Reshuffle, Singgung Evaluasi 2 Tahun

Prabowo Buka Opsi Reshuffle, Singgung Evaluasi 2 Tahun

September 18, 2026
DJP Catat 1.460 Entitas Sudah Daftar Jadi Wajib Pajak GloBE

DJP Catat 1.460 Entitas Sudah Daftar Jadi Wajib Pajak GloBE

September 18, 2026
Misbakhun Buka Opsi Revisi Batas Defisit APBN 3%

Misbakhun Buka Opsi Revisi Batas Defisit APBN 3%

September 18, 2026
ADB Nilai Bias Gender Pajak Masih Ada di Indonesia

ADB Nilai Bias Gender Pajak Masih Ada di Indonesia

September 18, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version