JAKARTA – Yunani memperkenalkan paket insentif pajak investasi asing melalui Undang-Undang Nomor 5338/2026. Skema ini memberi fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi penanaman modal dari luar negeri, mulai dari pembebasan pajak penghasilan, jalur perizinan yang dipercepat, hingga akses pembiayaan untuk proyek dengan nilai biaya tertentu.
Aturan bernama New Incentives for Foreign Direct Investments, Restructuring of the Directorate of Foreign Direct Investments, and Other Provisions itu dimuat dalam Lembaran Negara Yunani pada 5 Oktober 2026. Melalui regulasi tersebut, pemerintah membentuk rezim bantuan negara khusus bagi proyek investasi yang memperoleh pendanaan dari modal asing.
Cakupan pengaturannya meliputi pihak yang dapat menerima fasilitas, bidang usaha yang diperbolehkan, komponen biaya yang dapat dihitung, bentuk bantuan, hingga mekanisme penilaian dan pengawasan. Publikasi pajak PwC Yunani tertanggal 21 Oktober 2026 menyebut biaya investasi yang dapat masuk skema berada pada kisaran 10 juta euro sampai 50 juta euro.
Untuk proyek penelitian, inovasi terapan, kecerdasan buatan (AI), dan bioteknologi, ambang minimum ditetapkan lebih rendah, yaitu 5 juta euro. Sementara itu, batas 50 juta euro merupakan plafon biaya proyek yang dapat diperhitungkan, bukan besaran pembebasan pajak yang otomatis diterima investor.
Bantuan Negara Maksimal 20 Juta Euro per Proyek
Nilai bantuan negara yang dapat diberikan kepada satu proyek dibatasi maksimal 20 juta euro. Pemberiannya tetap harus mengikuti batasan serta ketentuan mengenai bantuan negara yang berlaku di Uni Eropa.
Salah satu fasilitas utama adalah pembebasan pajak penghasilan atas laba sebelum pajak yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Besarnya manfaat dihitung dengan mengacu pada persentase biaya yang mendapatkan dukungan atau nilai mesin dan peralatan baru yang diperoleh melalui skema sewa pembiayaan sesuai aturan.
Manfaat pajak tersebut harus dibukukan sebagai cadangan khusus dalam laporan keuangan. Selama kewajiban jangka panjang masih berlaku, cadangan itu tidak dapat dibagikan maupun dikapitalisasi. Jika kewajiban tersebut dilanggar, perusahaan dapat diminta mengembalikan bantuan sekaligus menghadapi sanksi perpajakan.
Perizinan Dipercepat dan UKM Bisa Mengakses Pinjaman
Selain keringanan pajak, proyek yang lolos juga memperoleh jalur percepatan untuk izin dan persetujuan. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap, proses penerbitan izin ditargetkan tidak lebih dari dua bulan.
Dukungan pembiayaan juga tersedia melalui kemungkinan memperoleh pinjaman dengan jaminan dari Hellenic Development Bank. Fasilitas pinjaman tersebut secara khusus ditujukan kepada usaha kecil dan menengah (UKM), dengan pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan bantuan negara Uni Eropa.
Pemerintah Yunani turut menyediakan kemudahan penerbitan izin tinggal bagi investor serta pekerja dari negara ketiga yang terlibat dalam tahap pelaksanaan maupun kegiatan operasional proyek.
Tujuh Kelompok Sektor Masuk Cakupan Insentif
Rezim ini diarahkan ke bidang-bidang yang dipandang dapat memperkuat kapasitas ekonomi Yunani. Sektor yang dapat mengajukan fasilitas mencakup:
- manufaktur dan kegiatan produksi industri;
- penelitian, inovasi terapan, serta kecerdasan buatan;
- produksi primer terindustrialisasi dan bioteknologi;
- industri pertahanan dan kedirgantaraan;
- rantai pasok, logistik, serta pergudangan;
- layanan kesehatan, termasuk pusat rehabilitasi dan pemulihan; dan
- layanan kesejahteraan sosial, termasuk fasilitas perawatan lanjut usia.
Fasilitas dapat dimanfaatkan oleh perusahaan baru yang dibentuk di Yunani maupun perusahaan asing yang sebelumnya beroperasi di luar negeri lalu membuka cabang baru di negara tersebut. Pemegang sahamnya harus berupa individu yang memiliki domisili tetap di luar Yunani atau badan hukum yang berkedudukan di luar Yunani.
Permohonan Harus Masuk Sebelum Proyek Dimulai
Pengajuan fasilitas wajib dilakukan sebelum pekerjaan investasi dimulai. Penilaian permohonan mencakup kepatuhan hukum, kondisi keuangan, struktur biaya proyek, kelayakan ekonomi, dan pemenuhan kriteria lain yang ditetapkan.
Proses evaluasi ditargetkan rampung dalam 90 hari sejak pengajuan. Setelah memperoleh keputusan persetujuan, proyek harus diselesaikan paling lambat tiga tahun sejak keputusan pemberian fasilitas diterbitkan.
Perusahaan penerima juga memiliki kewajiban pascaproyek. Kegiatan operasional, tingkat tenaga kerja, dan karakteristik utama investasi harus dipertahankan selama enam tahun setelah proyek selesai. Selain itu, perusahaan wajib membuat pencatatan akuntansi terpisah untuk proyek tersebut dan menyerahkan laporan tahunan yang memuat kegiatan operasional, kondisi keuangan, tenaga kerja, serta kinerja keuangan.
Apabila kewajiban tidak dipenuhi, Pemerintah Yunani dapat mencabut persetujuan fasilitas. Konsekuensinya dapat berupa pengurangan atau penghapusan seluruh manfaat pajak, pengembalian bantuan yang sudah diterima, dan pengenaan sanksi.
Sumber: Yunani Beri Insentif Pajak bagi Investor Asing, Nilai Proyek hingga 50 Juta Euro – IKPI
