“Jika istri belum masuk ke FTU suami atau pun tidak pernah memiliki NPWP, silakan daftar akun CoreTax dengan memilih ‘Daftar di sini’ melalui coretaxdjp.pajak.go.id dengan memilih opsi ‘hanya registrasi’,”
Pertama, jika sang istri sudah tercatat dalam Data Unit Keluarga (FTU / Family Tax Unit) pada akun suami, maka dia dapat mengaktifkan akun wajib pajak di CoreTax dengan akses melalui NPWP suami. Suami bisa mengecek status tersebut lewat menu Portal Saya → Profil Saya di CoreTax.
“Setelah itu, pastikan pada data unit keluarga status istri menjadi ‘tanggungan’. Untuk tambahan, jika ternyata istri sudah pernah memiliki NPWP, maka pastikan status NPWP istri adalah non‑aktif,”
Kedua, jika istri belum masuk FTU suami atau belum pernah memiliki NPWP sama sekali, maka dia wajib melakukan registrasi akun mandiri melalui CoreTax dengan memilih opsi “Daftar” dan mengikuti petunjuk yang berlaku. Dalam hal ini nasihat DJP adalah agar kedua pasangan memahami status perpajakan mereka agar tidak terjadi “tumpang tindih” atau kesalahan dalam pelaporan.
Ketiga, dasar hukum yang mengatur konsep satu keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi tertuang dalam Undang‑Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 8 ayat (1) — bahwa keluarga merupakan satu kesatuan ekonomi yang penghasilan dan kerugian digabung untuk tujuan perpajakan. Namun, Pasal 8 ayat (2) UU PPh memberi pengecualian bagi kasus seperti: kehidupan berpisah berdasarkan putusan hakim, perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau bila istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
Sebagai tambahan, regulasi PER‑7/PJ/2025 yang baru diterbitkan DJP menyebut tentang Data Unit Keluarga (DUK) sebagai kumpulan data anggota keluarga yang menjadi satu kesatuan ekonomi. Penting bagi pasangan suami‑istri mencermati apakah istri tercatat sebagai bagian DUK atau memilih status mandiri agar tidak terjadi salah input di sistem CoreTax.
Dengan memahami status FTU/DUK, suami‑istri bisa memutuskan apakah istri akan “bergabung” dalam akun NPWP suami atau punya NPWP sendiri dan mengelola akun CoreTax mandiri. Keputusan ini berdampak ke pelaporan SPT, tanggung‑jawab perpajakan dan hak‑kewajiban dalam sistem administrasi DJP.
