JAKARTA – Pemerintah pusat terus memperkuat sinergi fiskal dengan pemerintah daerah guna memastikan kelancaran program pembangunan di seluruh penjuru negeri. Sebagai langkah nyata, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan langkah percepatan penyaluran TKD (Transfer ke Daerah) demi menopang stabilitas sirkulasi keuangan di daerah.
Guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Menkeu Purbaya menginstruksikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk melakukan monitoring secara ketat setiap bulannya terhadap kondisi kas pemerintah daerah (pemda). Pengawasan berkala ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini daerah mana saja yang mengalami defisit atau kendala likuiditas serius.
“Jadi kita monitor on monthly basis. Kalau ada yang kurang sekali, kita akan turun tangan sesuai Bapak Presiden [Prabowo Subianto],” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, dikutip pada Minggu (10/5/2026).
Realisasi dan Persentase Pagu Anggaran
Berdasarkan data laporan berkala, realisasi akumulatif dari pos anggaran ini mencatatkan pergerakan yang dinamis di awal tahun. Hingga tanggal 31 Maret 2026, nominal penyaluran TKD ke daerah tercatat telah mencapai Rp204,8 triliun. Angka capaian kuartal pertama tersebut sedikit lebih rendah jika disandingkan dengan periode yang sama pada tahun fiskal sebelumnya yang mampu menyentuh Rp207,1 triliun.
Meskipun secara nominal nominalnya sedikit berbeda, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani menuturkan bahwa laju penyerapan dari kebijakan ini sejatinya berjalan sangat impresif. Persentase realisasi dana transfer tersebut diklaim telah menyentuh 29,5% dari total keseluruhan pagu TKD nasional yang dipatok sebesar Rp693 triliun.
“TKD ini cukup tinggi, 29,5% dari pagu. Ini lebih tinggi dari tahun yang lalu dan utamanya ini untuk pemenuhan belanja pokok di pemda sesuai dengan rencana kita di APBN,” tutur Askolani mengklarifikasi perkembangan pergerakan dana transfer daerah tersebut.
Fokus Alokasi untuk Pelayanan Publik Daerah
Askolani menguraikan bahwa sebagian besar dana penyerapan dari penyaluran TKD difokuskan untuk menjamin kelancaran pos belanja pokok pemda. Hal tersebut mencakup operasional rutin seperti pembayaran belanja pegawai di daerah serta pembiayaan urusan pelayanan publik primer, khususnya yang berkaitan erat dengan sektor krusial layanan pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah pusat berharap pemda dapat menyerap anggaran ini secara taktis dan transparan demi menaikkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kebijakan stimulus fiskal daerah ini pun didesain agar selaras dengan skema pembangunan jangka panjang yang telah digariskan dalam peta jalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ini yang kemudian kita kombinasikan dengan belanja pusat untuk membangun daerah melalui program prioritas nasional sesuai dengan yang diarahkan Bapak Presiden,” pungkas Askolani mengakhiri penjelasannya.
