website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Sunday, 22 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Dewan North Yorkshire Bahas Ulang Premi Pajak Rumah Kedua

Raihan ibadurrahman afif by Raihan ibadurrahman afif
September 29, 2026
in Internasional
0 0
1
Dewan North Yorkshire Bahas Ulang Premi Pajak Rumah Kedua
0
SHARES
8
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

NORTH YORKSHIRE – Kebijakan pajak rumah kedua di North Yorkshire akan kembali dibahas setelah petisi yang menolak penerapan premi pajak tersebut mengumpulkan 1.000 tanda tangan. Petisi itu dijadwalkan masuk ke agenda komite wilayah Thirsk dan Malton pada Jumat, membuka ruang bagi anggota dewan untuk menentukan tindak lanjut terhadap kebijakan yang telah berlaku sejak tahun sebelumnya.

North Yorkshire Council sebelumnya menerapkan premi atas rumah kedua yang secara efektif membuat tagihan council tax untuk properti tersebut menjadi dua kali lipat. Kebijakan serupa dimungkinkan setelah pemerintah memberi kewenangan kepada dewan-dewan di Inggris untuk mengenakan pungutan tambahan atas rumah kedua dan menggunakan penerimaannya bagi masyarakat maupun program perumahan lokal.

Petisi Mendorong Peninjauan Kebijakan

Second Homeowners Opposed to Unfair Taxation (Shout) meminta penerapan premi tersebut ditangguhkan. Kelompok itu menilai dampak kebijakan terhadap komunitas pesisir dan usaha lokal belum memperoleh perhatian yang memadai.

Namun, pejabat North Yorkshire Council menyatakan bukti yang tersedia belum cukup untuk menjadi dasar penghentian sementara pajak tersebut. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian akan menjadi bagian dari pembahasan ketika petisi dibawa ke komite.

Colin Unwin dari Shout menilai pengurangan jumlah rumah kedua tidak serta-merta akan menambah ketersediaan hunian bagi warga lokal. Menurutnya, persoalan pasokan dan permintaan perumahan lebih kompleks, sementara bertambahnya properti yang masuk ke pasar belum tentu sesuai dengan kebutuhan maupun kemampuan membeli masyarakat setempat.

Baca Juga:
PPN E-Commerce Uzbekistan Diperluas ke Penjual Asing

Shout Akui Krisis Perumahan Tetap Harus Ditangani

Meski menolak skema premi tersebut, Shout mengakui adanya krisis perumahan yang nyata dan menyatakan mendukung langkah untuk mengatasinya. Unwin juga berpendapat bahwa banyak rumah kedua di kawasan pesisir bukan jenis properti yang umumnya dicari pembeli rumah pertama ataupun keluarga lokal.

Sebelum kebijakan diterapkan, North Yorkshire Council menggelar konsultasi publik. Hasilnya menunjukkan 79% responden mendukung pajak rumah kedua, sedangkan 14% menyatakan tidak setuju.

Penerimaan Dialokasikan untuk Program Perumahan

Penerimaan dari premi tersebut juga telah diarahkan ke proyek perumahan. North Yorkshire Council mengalokasikan total £20 juta ke dalam dana perumahan, terdiri atas £4 juta untuk perumahan pedesaan, £4 juta untuk perumahan berbasis komunitas, serta £12 juta untuk supported housing dan layanan terkait.

Saat petisi dibahas pada Jumat, anggota dewan memiliki beberapa pilihan. Mereka dapat memutuskan tidak mengambil tindakan lanjutan, meminta informasi tambahan, meneruskan hasil pengamatan kepada eksekutif dewan, atau mendukung petisi dengan merekomendasikan agar penerapan premi dipertimbangkan kembali.

Baca Juga:
Pajak Teva India: Pembayaran Obat AS Tak Kena Pajak

Sumber: Second homes tax debate triggered by petition

Raihan ibadurrahman afif

Raihan ibadurrahman afif

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

13
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

10
Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan

Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan

November 20, 2026
KPP Banjarmasin Tekankan Syarat Penghapusan Sanksi Pajak 100%

KPP Banjarmasin Tekankan Syarat Penghapusan Sanksi Pajak 100%

November 20, 2026
DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

November 20, 2026
Pengawasan Pajak Diperkuat, UMKM Diminta Tak Jadi Sasaran Beban

Pengawasan Pajak Diperkuat, UMKM Diminta Tak Jadi Sasaran Beban

November 20, 2026

Recent News

Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan

Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan

November 20, 2026
KPP Banjarmasin Tekankan Syarat Penghapusan Sanksi Pajak 100%

KPP Banjarmasin Tekankan Syarat Penghapusan Sanksi Pajak 100%

November 20, 2026
DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

November 20, 2026
Pengawasan Pajak Diperkuat, UMKM Diminta Tak Jadi Sasaran Beban

Pengawasan Pajak Diperkuat, UMKM Diminta Tak Jadi Sasaran Beban

November 20, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version