website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Friday, 20 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

Raihan ibadurrahman afif by Raihan ibadurrahman afif
November 20, 2026
in Nasional
0 0
0
DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK mendorong penguatan penerimaan melalui pajak bisnis besar yang potensinya dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Dorongan itu muncul ketika target APBN 2026 masih membutuhkan tambahan penerimaan pajak Rp514 triliun selama November–Desember 2026.

Menurut Amin, pengejaran target tersebut tidak boleh memindahkan beban kepada konsumen ataupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Legislator Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jawa Timur IV itu menilai masih terdapat ruang penerimaan yang besar apabila pemerintah serius dan berani menyasar bisnis skala besar yang dinilai belum digarap secara maksimal.

Perluasan Basis Pajak Tak Cukup di Bisnis Online

Amin mengatakan Komisi XI DPR RI sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah melalui rapat kerja agar cakupan pemungutan diperluas. Ia mengapresiasi Kementerian Keuangan karena mulai memasukkan aktivitas bisnis daring sebagai bagian dari upaya memperbesar basis pajak.

Namun, ia menilai langkah pengawasan dan penegakan kewajiban pajak perlu menjangkau lebih luas daripada sektor online. Perusahaan serta pelaku usaha skala besar dengan potensi penerimaan yang signifikan juga dinilai perlu menjadi sasaran optimalisasi.

Sebagai gambaran, Amin merujuk pada tindakan satuan tugas aparat penegak hukum di sektor-sektor yang sebelumnya sulit dijangkau. Penindakan tersebut, menurut keterangannya, dapat mengamankan potensi pendapatan negara bernilai puluhan triliun rupiah. Ia menilai ketegasan yang sama perlu diterapkan pada regulasi perpajakan agar penerimaan yang belum tergali bisa masuk tanpa menambah tekanan ekonomi terhadap kelompok berkemampuan terbatas.

Baca Juga:
IKPI Bahas Penyusunan RUU Konsultan Pajak Bersama Akademisi dan Praktisi Senior

DPR Minta Celah Kebocoran Penerimaan Ditutup

Perhatian Amin tidak hanya tertuju pada perluasan basis pajak. Ia juga menyoroti kemungkinan hilangnya penerimaan akibat penyimpangan yang dilakukan oknum di lingkungan aparatur perpajakan.

Ia memperingatkan risiko kolusi antara aparat pajak dan pengusaha besar yang bertujuan menghindari kewajiban perpajakan. Menurutnya, integritas dan kinerja aparatur harus diawasi lebih ketat, sementara berbagai celah yang dapat memicu kebocoran penerimaan perlu dimitigasi.

Amin berpandangan target pajak seharusnya dapat tercapai apabila penyimpangan dapat dicegah, terutama penyimpangan yang melibatkan aparat perpajakan. Dengan memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan pajak bisnis besar, pemerintah dinilai memiliki pilihan untuk mengejar penerimaan tanpa menjadikan UMKM maupun masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas sebagai tumpuan tambahan beban.

Kebutuhan Rp514 Triliun Warnai Akhir Tahun

Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyampaikan bahwa untuk memenuhi sasaran APBN 2026, penerimaan pajak masih harus bertambah Rp514 triliun pada periode November–Desember 2026. Angka tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pada sisa tahun anggaran.

Dalam situasi itu, sorotan DPR mencakup tiga hal: memperluas basis pemungutan, menegakkan aturan terhadap pelaku usaha besar, dan memperkuat pencegahan kebocoran. Arah tersebut diharapkan membuka potensi penerimaan yang belum tergali tanpa menambah beban bagi kelompok usaha kecil maupun masyarakat dengan daya ekonomi terbatas.

Baca Juga:
SBTI Safe Harbor Jaga Manfaat Insentif di Era GMT 15

Sumber: IKPI.

Raihan ibadurrahman afif

Raihan ibadurrahman afif

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

13
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

10
Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan

Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan

November 20, 2026
KPP Banjarmasin Tekankan Syarat Penghapusan Sanksi Pajak 100%

KPP Banjarmasin Tekankan Syarat Penghapusan Sanksi Pajak 100%

November 20, 2026
DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

November 20, 2026
Pengawasan Pajak Diperkuat, UMKM Diminta Tak Jadi Sasaran Beban

Pengawasan Pajak Diperkuat, UMKM Diminta Tak Jadi Sasaran Beban

November 20, 2026

Recent News

Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan

Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan

November 20, 2026
KPP Banjarmasin Tekankan Syarat Penghapusan Sanksi Pajak 100%

KPP Banjarmasin Tekankan Syarat Penghapusan Sanksi Pajak 100%

November 20, 2026
DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

November 20, 2026
Pengawasan Pajak Diperkuat, UMKM Diminta Tak Jadi Sasaran Beban

Pengawasan Pajak Diperkuat, UMKM Diminta Tak Jadi Sasaran Beban

November 20, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version