website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Tuesday, 29 September 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Dewan North Yorkshire Bahas Ulang Premi Pajak Rumah Kedua

Raihan ibadurrahman afif by Raihan ibadurrahman afif
September 29, 2026
in Internasional
0 0
0
Dewan North Yorkshire Bahas Ulang Premi Pajak Rumah Kedua
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

NORTH YORKSHIRE – Kebijakan pajak rumah kedua di North Yorkshire akan kembali dibahas setelah petisi yang menolak penerapan premi pajak tersebut mengumpulkan 1.000 tanda tangan. Petisi itu dijadwalkan masuk ke agenda komite wilayah Thirsk dan Malton pada Jumat, membuka ruang bagi anggota dewan untuk menentukan tindak lanjut terhadap kebijakan yang telah berlaku sejak tahun sebelumnya.

North Yorkshire Council sebelumnya menerapkan premi atas rumah kedua yang secara efektif membuat tagihan council tax untuk properti tersebut menjadi dua kali lipat. Kebijakan serupa dimungkinkan setelah pemerintah memberi kewenangan kepada dewan-dewan di Inggris untuk mengenakan pungutan tambahan atas rumah kedua dan menggunakan penerimaannya bagi masyarakat maupun program perumahan lokal.

Petisi Mendorong Peninjauan Kebijakan

Second Homeowners Opposed to Unfair Taxation (Shout) meminta penerapan premi tersebut ditangguhkan. Kelompok itu menilai dampak kebijakan terhadap komunitas pesisir dan usaha lokal belum memperoleh perhatian yang memadai.

Namun, pejabat North Yorkshire Council menyatakan bukti yang tersedia belum cukup untuk menjadi dasar penghentian sementara pajak tersebut. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian akan menjadi bagian dari pembahasan ketika petisi dibawa ke komite.

Colin Unwin dari Shout menilai pengurangan jumlah rumah kedua tidak serta-merta akan menambah ketersediaan hunian bagi warga lokal. Menurutnya, persoalan pasokan dan permintaan perumahan lebih kompleks, sementara bertambahnya properti yang masuk ke pasar belum tentu sesuai dengan kebutuhan maupun kemampuan membeli masyarakat setempat.

Baca Juga:
PPN E-Commerce Uzbekistan Diperluas ke Penjual Asing

Shout Akui Krisis Perumahan Tetap Harus Ditangani

Meski menolak skema premi tersebut, Shout mengakui adanya krisis perumahan yang nyata dan menyatakan mendukung langkah untuk mengatasinya. Unwin juga berpendapat bahwa banyak rumah kedua di kawasan pesisir bukan jenis properti yang umumnya dicari pembeli rumah pertama ataupun keluarga lokal.

Sebelum kebijakan diterapkan, North Yorkshire Council menggelar konsultasi publik. Hasilnya menunjukkan 79% responden mendukung pajak rumah kedua, sedangkan 14% menyatakan tidak setuju.

Penerimaan Dialokasikan untuk Program Perumahan

Penerimaan dari premi tersebut juga telah diarahkan ke proyek perumahan. North Yorkshire Council mengalokasikan total £20 juta ke dalam dana perumahan, terdiri atas £4 juta untuk perumahan pedesaan, £4 juta untuk perumahan berbasis komunitas, serta £12 juta untuk supported housing dan layanan terkait.

Saat petisi dibahas pada Jumat, anggota dewan memiliki beberapa pilihan. Mereka dapat memutuskan tidak mengambil tindakan lanjutan, meminta informasi tambahan, meneruskan hasil pengamatan kepada eksekutif dewan, atau mendukung petisi dengan merekomendasikan agar penerapan premi dipertimbangkan kembali.

Baca Juga:
Pajak Teva India: Pembayaran Obat AS Tak Kena Pajak

Sumber: Second homes tax debate triggered by petition

Raihan ibadurrahman afif

Raihan ibadurrahman afif

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Status Nihil Menggunakan Coretax Form

April 30, 2026
SR023 T3/T5 Resmi Ditawarkan: Kupon 5,8–5,95%

SR023 T3/T5 Resmi Ditawarkan: Kupon 5,8–5,95%

4
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
APBN 2027 Buka Ruang Pengawasan Lebih Lanjut atas Pengembalian Pajak

APBN 2027 Buka Ruang Pengawasan Lebih Lanjut atas Pengembalian Pajak

September 29, 2026
MK Tidak Terima Uji Materi Pasal Kuasa Wajib Pajak dalam UU HPP

MK Tidak Terima Uji Materi Pasal Kuasa Wajib Pajak dalam UU HPP

September 29, 2026
Dewan North Yorkshire Bahas Ulang Premi Pajak Rumah Kedua

Dewan North Yorkshire Bahas Ulang Premi Pajak Rumah Kedua

September 29, 2026
Direktur PT TPK Tetap Berstatus PKP Meski Usaha Sepi

Direktur PT TPK Tetap Berstatus PKP Meski Usaha Sepi

September 29, 2026

Recent News

APBN 2027 Buka Ruang Pengawasan Lebih Lanjut atas Pengembalian Pajak

APBN 2027 Buka Ruang Pengawasan Lebih Lanjut atas Pengembalian Pajak

September 29, 2026
MK Tidak Terima Uji Materi Pasal Kuasa Wajib Pajak dalam UU HPP

MK Tidak Terima Uji Materi Pasal Kuasa Wajib Pajak dalam UU HPP

September 29, 2026
Dewan North Yorkshire Bahas Ulang Premi Pajak Rumah Kedua

Dewan North Yorkshire Bahas Ulang Premi Pajak Rumah Kedua

September 29, 2026
Direktur PT TPK Tetap Berstatus PKP Meski Usaha Sepi

Direktur PT TPK Tetap Berstatus PKP Meski Usaha Sepi

September 29, 2026

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version