SKOTLANDIA – Dewan daerah di Skotlandia kini diberi kewenangan untuk mengenakan “biaya tetap” kepada wisatawan yang menginap, seiring dengan revisi kebijakan pajak wisatawan yang baru saja disahkan.
Sebelumnya, pungutan pengunjung hanya dapat diterapkan dalam bentuk persentase dari total biaya akomodasi. Namun, melalui perubahan undang-undang, pemerintah daerah kini memiliki fleksibilitas untuk menerapkan tarif tetap per malam.
“Undang-undang ini memperkuat pungutan pengunjung dengan memberikan fleksibilitas kepada dewan untuk memilih pendekatan yang paling mencerminkan wilayah lokal mereka.”
Kebijakan ini disahkan melalui Rancangan Undang-Undang Pajak Pengunjung (Amandemen) (Skotlandia), yang memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan skema pajak wisatawan sesuai kondisi masing-masing wilayah. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Dari Persentase ke Tarif Tetap
Selama ini, pungutan wisatawan dihitung berdasarkan persentase dari biaya penginapan. Sebagai contoh, di Edinburgh, wisatawan dikenakan tarif sebesar 5% dari total biaya menginap.
Dengan perubahan kebijakan, dewan kini dapat mengganti sistem tersebut menjadi tarif tetap per orang per malam, tanpa bergantung pada nilai penginapan.
Namun demikian, penerapan perubahan ini tidak dapat dilakukan secara langsung. Pemerintah menetapkan masa transisi selama 18 bulan bagi daerah yang ingin mengubah skema yang telah berjalan.
Mulai Berlaku Bertahap
Sejumlah kota besar di Skotlandia telah menyiapkan penerapan pajak wisatawan dengan skema masing-masing.
Di Edinburgh, pungutan akan mulai berlaku setelah Juli 2026 dengan tarif berbasis persentase. Sementara itu, Glasgow berencana menerapkannya mulai Januari 2027, dan Aberdeen paling cepat pada April 2027.
Beberapa wilayah lain seperti Stirling dan West Dunbartonshire juga telah menyetujui penerapan pajak wisatawan dengan pendekatan persentase sebelum opsi tarif tetap diperkenalkan.
Dukungan dari Sektor Pariwisata
Langkah ini mendapat sambutan positif dari pelaku industri pariwisata. Model tarif tetap dinilai lebih sederhana, transparan, dan efisien dalam pengelolaan administrasi.
Selain itu, penyedia akomodasi juga diperbolehkan menyimpan sebagian dari pungutan yang dikumpulkan guna menutup biaya administrasi yang timbul.
Pemerintah daerah juga diwajibkan melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini setelah tiga tahun penerapan untuk menentukan apakah skema tersebut perlu dilanjutkan atau dihentikan.
Fleksibilitas untuk Daerah
Pemerintah menekankan bahwa perubahan ini bertujuan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan pajak wisatawan sesuai kebutuhan lokal.
Dengan adanya fleksibilitas ini, diharapkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata dapat meningkat, sekaligus mendukung pengembangan infrastruktur dan layanan publik.
Namun, tidak semua daerah langsung menerapkan kebijakan ini. Beberapa wilayah seperti Orkney dan Shetland bahkan memilih untuk tidak mengenakan pungutan wisatawan, meskipun tetap membuka kemungkinan kebijakan alternatif di masa depan.
