JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa penurunan kinerja penerimaan PPN dan PPnBM hingga Agustus 2025 bukan disebabkan oleh melemahnya ekonomi nasional, melainkan oleh meningkatnya penggunaan deposit pajak yang belum dialokasikan oleh wajib pajak.
Penjelasan tersebut disampaikan oleh Yon Arsal, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak. Ia menegaskan, fenomena penurunan penerimaan ini bersifat teknis dan tidak menggambarkan perlambatan aktivitas ekonomi secara riil.
“Di dalam per jenis pajak itu sekarang ada penerimaan pajak lainnya, isinya deposit itu,”
— Yon Arsal, Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak
Data Kementerian Keuangan mencatat, hingga Agustus 2025, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM bruto mencapai Rp631,8 triliun atau terkontraksi 0,7%. Sementara penerimaan neto tercatat sebesar Rp416,49 triliun, turun 11,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca juga: Defisit dijaga di bawah 3%, Purbaya tegaskan tak akan agresif
Lonjakan Deposit Pajak Capai Rp54 Triliun
Yon menjelaskan, hingga Agustus 2025, tercatat ada pembayaran pajak oleh wajib pajak dalam bentuk deposit senilai Rp54 triliun yang belum dipindahbukukan ke jenis pajak tertentu. Hal ini menyebabkan penerimaan bruto dan neto PPN terlihat menurun sementara.
“Kenapa brutonya turun, apakah ekonominya melambat? Sebenarnya tidak. Sampai Agustus ada deposit. Ini menyebabkan kita untuk melakukan analisis per jenis pajak.”
— Yon Arsal
Ia menjelaskan, analisis kinerja pajak baru dapat dilakukan jika deposit tersebut sudah dialokasikan atau dipindahkan ke jenis pajak yang sesuai. Misalnya, setoran deposit perusahaan akan tercatat sebagai penerimaan final setelah wajib pajak menyampaikan SPT Masa PPh yang menunjukkan jenis pajak tujuan setoran tersebut.
Baca juga: Prabowo evaluasi DHE SDA, hasilnya belum maksimal
DJP Dorong Wajib Pajak Segera Lapor SPT
Yon menambahkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini mendorong seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan SPT agar proses pemindahbukuan deposit dapat dilakukan secara cepat. Menurutnya, hal ini penting agar penerimaan pajak per jenis dapat dianalisis secara akurat.
“Yang kami lakukan sekarang adalah mendorong wajib pajak untuk segera menyampaikan SPT. Saat PT X setor deposit 100, waktu dia lapor SPT baru bisa diketahui 100 ini untuk PPh Pasal 21 misalnya, nanti baru yang deposit itu dipindahkan ke rekening pajak yang benar,” jelasnya.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem core tax baru, yang memungkinkan pelacakan transaksi dan pelaporan pajak secara real time.
Penerimaan Pajak Lainnya Tumbuh 1.550%
Sementara itu, data Kemenkeu menunjukkan bahwa kategori “pajak lainnya” justru tumbuh sangat tinggi hingga 1.550,6% dengan nilai realisasi mencapai Rp61,3 triliun. Lonjakan ini sebagian besar berasal dari pelaku usaha yang memanfaatkan skema deposit pajak sebagai strategi pengelolaan kewajiban perpajakan.
Dengan adanya sistem deposit, pelaku usaha dapat mengantisipasi keterlambatan pembayaran dan menghindari sanksi administratif, meski dana tersebut belum dialokasikan ke jenis pajak tertentu. Kemenkeu menilai hal ini positif, namun menekankan perlunya transparansi dan percepatan pemindahbukuan agar data penerimaan tetap akurat.
“Deposit pajak bukan masalah, tapi harus segera dipindahbukukan agar laporan penerimaan pajak tidak terdistorsi.”
— Yon Arsal
Ekonomi Masih Tumbuh, Fiskal Terjaga
Meski penerimaan PPN dan PPnBM terlihat menurun, Kemenkeu memastikan aktivitas ekonomi nasional tetap solid. Indikator konsumsi domestik, produksi industri, dan belanja pemerintah masih menunjukkan tren positif. Oleh karena itu, kontraksi PPN lebih disebabkan oleh faktor administratif, bukan karena perlambatan ekonomi.
Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga menegaskan bahwa disiplin fiskal dan pengelolaan kas negara tetap terjaga dengan baik. Pemerintah berkomitmen menjaga defisit di bawah 3% dan memastikan penerimaan pajak tetap efisien dan berkelanjutan.