website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Tuesday, 10 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Cara Hitung Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Baru

Yesaya Dapot Tua Sitompul by Yesaya Dapot Tua Sitompul
June 22, 2026
in Nasional
0 0
0
Cara Hitung Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Baru
0
SHARES
21
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Mengawali siklus bisnis bagi sebuah perusahaan baru memerlukan perencanaan finansial dan pemahaman regulasi perpajakan yang matang. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menetapkan skema khusus mengenai tata cara penghitungan kewajiban bulanan berupa angsuran PPh Pasal 25. Aturan ini diterapkan agar perusahaan yang baru berdiri tidak terbebani kalkulasi pajak yang kurang relevan dengan kondisi laba riil di lapangan.

Kebijakan administratif ini tertuang secara sah di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 Jo. 208/PMK.03/2009. Berdasarkan Pasal 1 regulasi tersebut, yang dimaksud dengan Wajib Pajak Baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.

Baca Juga: Awal Juni Menkeu Umumkan Insentif Khusus EV Berbasis Nikel

Formulasi Perhitungan Pajak bagi Perusahaan Pembukuan

Ketentuan tata cara penghitungan tertuang secara rinci pada Pasal 2 PMK Nomor 255/PMK.03/2008. Regulasi tersebut menegaskan bahwa besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak baru adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, lalu dibagi 12 (dua belas).

Sementara itu, Pasal 2 ayat (2a) memberikan kejelasan bagi entitas yang tertib administrasi keuangan. Dalam menghitung penghasilan neto bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, maka penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya tersebut.

Sebagai ilustrasi kasus konkret, PT XYZ baru resmi berdiri pada bulan Oktober Tahun 2017 dan berhasil membukukan penghasilan neto dari kegiatan usahanya sebesar Rp200.000.000. Diketahui untuk Tahun Pajak 2017, PT XYZ menyelenggarakan pembukuan dengan periode Tahun Pajak Januari hingga Desember. Berdasarkan kondisi fiskal tersebut, maka formulasi untuk menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Oktober 2017 adalah:

25% x (Rp200.000.000 x 3 bulan x 12/3) = Rp50.000.000

Melalui kalkulasi di atas, maka besarnya nominal angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2017 bagi PT XYZ adalah sebesar Rp50.000.000. Sedangkan untuk beban cicilan pajak pada Masa Pajak November 2017 sampai Desember 2017, masing-masing wajib dihitung kembali secara dinamis bersandarkan nilai penghasilan neto setiap bulan berjalan.

Baca Juga: Pertemuan Banggar dengan Parlemen China Bahas Siklus Anggaran China

Batas Waktu Penyetoran Pajak dan Sanksi Denda Bunga

Kepatuhan waktu dalam penyetoran kas negara diatur ketat di dalam Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2018, di mana pembayaran kewajiban ini wajib dituntaskan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Berdasarkan Pasal 10 PMK 9/PMK.03/2018, wajib pajak yang melakukan pembayaran dan mendapat validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dianggap sah telah menyampaikan SPT Masa terkait. Namun, bagi korporasi yang laporan bulanannya menunjukkan hasil nihil, dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa tersebut.

Kelalaian atau keterlambatan dalam menyetorkan dana ke kas negara memicu konsekuensi hukum berupa sanksi administrasi. Merujuk pada aturan Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), penyetoran pajak yang melewati tanggal jatuh tempo akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung penuh sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayaran.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1b) dan ayat (3) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) jika dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung.

Jumlah kekurangan bayar yang tercantum di dalam instrumen Surat Tagihan Pajak tersebut nantinya akan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi denda finansial ini dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak sampai diterbitkannya surat tagihan resmi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Sumber Terkait:

  • Direktorat Jenderal Pajak
Yesaya Dapot Tua Sitompul

Yesaya Dapot Tua Sitompul

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

12
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

8
Pembetulan SPT Lewat Coretax, Begini Dampaknya terhadap Restitusi dan Kompensasi Pajak

Pembetulan SPT Lewat Coretax, Begini Dampaknya terhadap Restitusi dan Kompensasi Pajak

November 10, 2026
Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

November 10, 2026
DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

November 10, 2026
Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

November 10, 2026

Recent News

Pembetulan SPT Lewat Coretax, Begini Dampaknya terhadap Restitusi dan Kompensasi Pajak

Pembetulan SPT Lewat Coretax, Begini Dampaknya terhadap Restitusi dan Kompensasi Pajak

November 10, 2026
Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

November 10, 2026
DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

November 10, 2026
Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

November 10, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version