Pembiayaan bagi dunia usaha, pengembangan pasar keuangan, dan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari agenda kerja sama internasional Indonesia. Menteri Keuangan Suahasil Nazara membahas sejumlah peluang kolaborasi tersebut dalam pertemuan dengan perwakilan negara mitra dan lembaga keuangan internasional di Bangkok, Thailand, pada 14 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut melibatkan Thailand, Singapura, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), World Bank, dan International Finance Corporation (IFC). Pembahasan mencakup upaya memperluas sumber pendanaan, meningkatkan kemampuan pelaku usaha Indonesia, serta mendukung berbagai kebutuhan pembangunan nasional.
Penguatan Usaha dan Perdagangan Luar Negeri
Akses terhadap pendanaan jangka panjang menjadi salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan dengan IFC. Kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) turut menjadi perhatian, terutama dalam menghimpun dana eksternal untuk mendukung pembiayaan kegiatan ekspor.
Penguatan pembiayaan tersebut berkaitan dengan kebutuhan rantai pasok domestik. Pertanian, manufaktur, logistik, jasa, dan perikanan termasuk sektor yang menjadi sasaran dukungan agar kegiatan usaha dan perdagangan dapat berkembang.
Di samping pembiayaan ekspor, IFC mendorong perluasan akses keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam agenda ini, PNM, OTO Finance, dan Amartha disebut sebagai bagian dari upaya memperluas pembiayaan. Digitalisasi layanan keuangan juga menjadi perhatian, termasuk dukungan bagi perempuan yang menjalankan usaha dan masyarakat di wilayah perdesaan.
IFC turut menyampaikan rencana pemindahan sejumlah posisi senior dari Singapura ke Jakarta. Rencana tersebut berkaitan dengan penguatan kehadiran lembaga itu di Indonesia.
Pasar Modal dan Ruang Pembiayaan Swasta
Selain dukungan kepada pelaku usaha, pembahasan dengan IFC mencakup peran pasar modal dalam menyediakan sumber pembiayaan bagi sektor swasta. Suahasil menekankan pentingnya menjaga kepercayaan terhadap pasar tersebut agar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan yang dapat diandalkan.
Perluasan kelompok investor dan pengembangan instrumen pembiayaan tematik juga masuk dalam agenda pembicaraan. Kedua hal tersebut dinilai dapat membuka kesempatan lebih luas bagi modal swasta untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
World Bank Bahas Prioritas Pembangunan Indonesia
Pengembangan ekonomi juga dibicarakan bersama Wakil Presiden World Bank untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Carlos Felipe Jaramillo, serta Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carrie Turk. Pertemuan tersebut menyoroti tantangan dalam memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi ketika sumber daya pemerintah tetap memiliki keterbatasan.
Efektivitas penggunaan anggaran menjadi bagian penting dari pembahasan itu. Pembahasan bersama World Bank turut menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan sumber daya dan efektivitas belanja pemerintah.
World Bank menyatakan kesiapannya mendukung prioritas pembangunan Indonesia. Bidang yang disebut meliputi pengembangan UMKM melalui pembiayaan digital, inisiatif Agricollect di sektor pertanian, serta keterlibatan dalam program kesehatan di Indonesia.
Dukungan tersebut mencakup penguatan akses pembiayaan dan kapasitas pelaku usaha, sekaligus menjadi bagian dari upaya membantu pelaksanaan agenda pembangunan.
Proyek Energi dan Infrastruktur Masuk Agenda Kerja Sama
Pembiayaan proyek infrastruktur menjadi pokok pembahasan lainnya dalam pertemuan Suahasil dengan Gubernur JBIC. Salah satu proyek yang dibicarakan adalah fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy di Legok Nangka, Jawa Barat.
Pemerintah juga mendorong penjajakan kerja sama antara JBIC dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Penjajakan tersebut mencakup kemungkinan dukungan bagi proyek baru maupun proyek yang sedang berlangsung.
Pada tingkat regional, Menteri Keuangan bertemu dengan Menteri Kedua Keuangan Singapura, Indranee Rajah. Keduanya membahas peluang memperkuat kerja sama keuangan di kawasan ASEAN, termasuk pengembangan pasar karbon dan penggunaan blended finance.
Blended finance merupakan pendekatan pembiayaan yang memadukan beberapa sumber pendanaan untuk mendukung suatu tujuan. Dalam pertemuan tersebut, pendekatan ini dibahas dalam kaitannya dengan solusi berbasis alam. Konektivitas infrastruktur dan energi melalui ASEAN Power Grid juga menjadi bagian dari agenda kerja sama.
Selain topik pembiayaan dan infrastruktur, kedua pihak bertukar pandangan mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan serta digitalisasi.
Memperluas Sumber Dana untuk Pembangunan
Berbagai agenda yang dibahas di Bangkok memperlihatkan luasnya bidang yang dapat menjadi ruang kerja sama Indonesia dengan mitra internasional. Pembiayaan ekspor, dukungan terhadap UMKM, pengembangan pasar modal, dan pendanaan infrastruktur menjadi beberapa fokus dalam rangkaian pertemuan tersebut.
Penguatan kemitraan diharapkan dapat membantu memperluas pilihan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan. Kolaborasi lintas negara dan lembaga juga diarahkan untuk menunjang pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
