CORNWALL – Pemerintah daerah Cornwall mendesak perubahan aturan pajak sewa liburan setelah perpindahan status sejumlah rumah kedua menjadi penyewaan jangka pendek disebut telah mengurangi penerimaan daerah lebih dari £10 juta pada tahun keuangan berjalan. Persoalan muncul ketika properti yang memenuhi syarat sebagai bisnis dapat beralih dari council tax ke business rates dan, dalam kondisi tertentu, memperoleh Small Business Rate Relief.
Cornwall Council menilai perubahan status tersebut menciptakan tekanan besar terhadap keuangan daerah. Dampaknya tidak hanya menyangkut penerimaan pajak properti, tetapi juga berpotensi memengaruhi kemampuan dewan mempertahankan dukungan council tax bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Jumlah rumah kedua yang beralih menjadi sewa liburan dilaporkan meningkat setelah Cornwall menerapkan premi council tax untuk rumah kedua pada tahun lalu. Di sisi lain, pelaku industri pariwisata menilai perlakuan sebagai bisnis tetap diperlukan karena penyewaan jangka pendek harus memenuhi persyaratan tertentu dan berkontribusi terhadap ekonomi wisata setempat.
Perubahan Status Properti Tekan Penerimaan Cornwall
Properti yang memenuhi syarat sebagai sewa jangka pendek dan memiliki rateable value di bawah £12.000 dapat tidak membayar business rates karena Small Business Rate Relief. Dalam skema yang berlaku, pemilik juga dapat mengajukan pengembalian council tax secara retrospektif untuk periode yang dapat menjangkau lebih dari 30 tahun.
Anggota Cornwall Council Adam Paynter, yang memegang portofolio sumber daya, menilai mekanisme tersebut menjadi persoalan serius bagi anggaran daerah. Menurut penjelasannya, dampak pada tahun keuangan berjalan telah melampaui £10 juta, sementara kompensasi yang diterima dewan hanya mencakup tiga tahun business rates yang berlaku surut.
Paynter berpandangan perubahan harus dilakukan melalui kebijakan pemerintah nasional. Cornwall Council juga memperingatkan bahwa kesenjangan pendanaan tersebut dapat memaksa pemerintah daerah meninjau kembali besaran council tax support yang tersedia bagi hingga 19.000 rumah tangga berpenghasilan rendah pada masa mendatang.
Desakan Politik agar Aturan Pajak Diubah
Kritik terhadap skema pajak sewa liburan juga datang dari kelompok perumahan. Aktivis Cornelius Olivier menilai sewa liburan semestinya diperlakukan seperti rumah kedua karena keduanya dinilai mengurangi pasokan hunian dan memperburuk kekurangan perumahan. Ia juga mempersoalkan kondisi ketika dukungan bagi kelompok berpenghasilan rendah berpotensi dipangkas, sementara pemilik properti dapat memperoleh keuntungan pajak.
Ben Maguire, anggota parlemen Liberal Demokrat untuk North Cornwall, menyatakan akan mendorong perubahan hukum karena kehilangan jutaan pound dianggap memperberat kondisi finansial Cornwall Council. Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan rancangan aturan yang ia dorong terkait Airbnb dan rumah kedua, dengan tujuan membatasi kemungkinan pemilik menghindari kewajiban pajak melalui perubahan status properti.
Isu ini turut dibawa ke House of Commons oleh Jayne Kirkham, anggota parlemen Partai Buruh untuk Truro and Falmouth. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada Alan Campbell, Leader of the House of Commons.
Campbell menyampaikan bahwa persoalan perlakuan pajak terhadap sewa liburan juga menjadi perhatian anggota parlemen lainnya. Pemerintah telah membuka call for evidence untuk menghimpun pandangan mengenai perlakuan pajak atas holiday lets dan berencana memublikasikan hasil pengumpulan bukti tersebut pada waktunya. Campbell juga menyatakan akan membantu Kirkham mengatur pertemuan dengan menteri yang terkait.
Pemerintah dan Industri Soroti Kriteria Bisnis
Ministry of Housing, Communities and Local Government menegaskan bahwa sebuah properti harus memenuhi kriteria ketat sebelum dapat dinilai menggunakan business rates. Apabila sewa liburan tidak memenuhi persyaratan tersebut, properti tetap dikenai council tax sebagaimana properti domestik lainnya.
Kementerian juga menyatakan pemerintah pusat memberikan kompensasi penuh kepada otoritas lokal atas kehilangan penerimaan yang timbul dari klaim Small Business Rate Relief. Pernyataan ini berbeda penekanannya dengan kekhawatiran Cornwall Council mengenai kerugian yang muncul dari pengembalian council tax secara retrospektif dan keterbatasan kompensasi untuk business rates masa lalu.
Dari sisi industri, Katie Warren dari Cornwall Self-Catering Collective menolak anggapan bahwa pemilik sewa liburan sekadar memanfaatkan celah aturan. Menurutnya, pelaku usaha harus melewati proses dan memenuhi kriteria yang sah sebelum dapat dikategorikan sebagai holiday let yang berhak memperoleh Small Business Rate Relief.
Warren juga menekankan peran penyewaan liburan dalam ekonomi pengunjung Cornwall dan penciptaan lapangan kerja. Ia mengingatkan bahwa pengurangan kapasitas akomodasi sewa liburan dapat berdampak pada bisnis pariwisata lain yang bergantung pada arus pengunjung.
Perdebatan pajak sewa liburan di Cornwall pada akhirnya mempertemukan dua kepentingan yang berbeda: kebutuhan pemerintah daerah menjaga penerimaan dan dukungan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, serta kepentingan industri mempertahankan status bisnis bagi properti yang benar-benar memenuhi kriteria. Perubahan kebijakan berikutnya akan bergantung pada langkah pemerintah nasional setelah proses pengumpulan bukti mengenai perlakuan pajak terhadap holiday lets selesai.
Sumber: BBC
