BANDUNG – Kabar gembira bagi pemilik kendaraan di wilayah Jawa Barat. Mulai 6 April 2026, pemerintah provinsi resmi memberlakukan kebijakan baru yang mempermudah proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kini, warga tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik pertama kendaraan saat mengurus pajak tahunan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa wajib pajak cukup menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan KTP asli/fotokopi dari pihak yang saat ini menguasai atau memiliki kendaraan tersebut. Langkah ini diambil untuk memangkas birokrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Penyederhanaan Regulasi PKB Jabar: Respon Atas Keluhan Warga
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari aspirasi masyarakat di media sosial. Sebelumnya, sempat viral keluhan seorang warga yang dimintai biaya tambahan hingga Rp700.000 karena tidak dapat menunjukkan KTP pemilik asli saat membayar pajak di salah satu kantor Samsat.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa praktik-praktik yang mempersulit warga harus segera dihentikan. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memudahkan masyarakat yang ingin menjalankan kewajiban perpajakannya demi meningkatkan kepatuhan dan pendapatan daerah.
“Membayar pajak tidak boleh dipersulit karena tugas pemerintah memudahkan orang membayar pajak. Semoga kemudahan ini memperlancar seluruh layanan Samsat di Jawa Barat.”
— Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat
Syarat dan Ketentuan Terbaru Pembayaran Pajak di Samsat
Meskipun terdapat relaksasi untuk pajak tahunan, masyarakat perlu memperhatikan beberapa poin penting agar proses administrasi di Samsat berjalan lancar. Berikut adalah ketentuan terbarunya:
- Pajak Tahunan: Cukup membawa STNK asli serta KTP asli atau fotokopi pihak yang membawa kendaraan.
- Pajak 5 Tahunan: Untuk proses ganti plat nomor (5 tahunan), KTP pemilik lama tetap diperlukan sesuai dengan regulasi identifikasi kendaraan bermotor.
- Tujuan Kebijakan: Mempercepat layanan Samsat dan meningkatkan kesadaran wajib pajak tanpa adanya biaya “gelap” tambahan.
Dengan adanya penyederhanaan ini, Pemprov Jabar berharap tidak ada lagi praktik pungutan liar dengan dalih “pinjam KTP”. Masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan kemudahan ini dan membayar pajak tepat waktu demi pembangunan daerah yang lebih baik.
