JAKARTA – Sorotan publik terhadap besaran insentif senilai Rp6 juta per hari bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akhirnya dijawab tegas oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah mengklaim bahwa angka tersebut sama sekali bukan bentuk pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan sebuah strategi efisiensi jangka panjang.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, meluruskan bahwa insentif tersebut murni merupakan pembayaran atas layanan penyediaan gizi. Pasalnya, seluruh biaya pembangunan fisik gedung dapur umum beserta segala risiko operasionalnya ditanggung penuh secara mandiri oleh pihak mitra, bukan oleh negara.
“Seperti di Aceh ketika SPPG tersapu banjir maka yang rugi adalah mitra bukan BGN, mereka harus bangun lagi. Jadi kita memindahkan risiko total kepada mitra, makanya saya sampaikan Rp6 juta itu sangat efisien karena BGN tidak mengeluarkan satu rupiah pun.”
— Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional
Cegah Praktik Mark Up dan Pangkas Birokrasi
Skema pelimpahan risiko ke pihak mitra ini dinilai sangat menguntungkan negara. Jika terjadi bencana alam yang merusak fasilitas SPPG, mitra berkewajiban membangunnya kembali tanpa meminta suntikan dana tambahan dari APBN. Pendekatan ini sekaligus menutup rapat celah kecurangan, mengingat mitra tidak mungkin melakukan praktik penggelembungan dana (mark up) untuk proyek yang mereka biayai sendiri.
Lebih dari itu, kemitraan mandiri terbukti sukses memangkas birokrasi pembangunan yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Dadan memberikan simulasi perbandingan: jika SPPG dibangun menggunakan APBN, pemerintah harus melewati proses panjang mulai dari penunjukan konsultan (2 bulan), izin pinjam pakai lahan ke pemda (1 bulan), hingga izin pergeseran anggaran ke Kementerian Keuangan jika lahan tidak cocok.
Akselerasi Pembangunan: Lewat skema mandiri oleh mitra, satu unit fasilitas SPPG bisa langsung dibangun dan beroperasi penuh hanya dalam waktu 45 hari saja.
Realisasi Program Makan Bergizi Tembus Rp36,6 Triliun
Berkat kecepatan dari skema kemitraan ini, BGN mencatat pencapaian yang impresif. Saat ini, sudah ada 24.122 unit SPPG yang selesai dibangun dan beroperasi aktif menyalurkan makanan bergizi. Secara rata-rata, terdapat penambahan sekitar 50 unit SPPG baru yang berdiri setiap harinya di seluruh Indonesia. Kecepatan ini menjadi bukti nyata tingginya akuntabilitas dan efisiensi program.
Sebagai wujud transparansi, pemerintah turut membeberkan progres anggaran. Hingga 21 Februari 2026, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai angka Rp36,6 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 10,9% dari total pagu anggaran MBG yang disiapkan pemerintah, yakni sebesar Rp335 triliun. Dana fantastis ini dilaporkan telah sukses membiayai pemenuhan gizi bagi 60,24 juta penerima manfaat di tanah air.
