BOURNEMOUTH – Warga yang membayar pajak daerah di Bournemouth, Christchurch, dan Poole (BCP) akan melihat tagihan mereka naik sebesar 6,74% mulai April setelah dewan menetapkan anggaran tahunannya untuk 2026/27.
Kenaikan tersebut disepakati bersamaan dengan pengesahan anggaran sebesar £452 juta. Dalam paket kebijakan yang sama, anggota dewan juga menyetujui pemotongan belanja sebesar £14 juta serta penghapusan diskon pajak daerah untuk pondok pantai.
Dalam rapat dewan penuh pada Selasa, anggota dewan bidang keuangan Mike Cox menyatakan bahwa meskipun pemerintah pusat memberikan dukungan finansial kepada BCP, otoritas lokal tersebut tetap berada dalam kondisi “secara teknis bangkrut”.
“Kami menerima dukungan dari pemerintah, tetapi secara teknis kondisi keuangan kami masih sangat tertekan.”
— Mike Cox, Anggota Dewan Bidang Keuangan
Anggaran tersebut disetujui dengan perolehan suara 39 banding 20, sementara delapan anggota dewan memilih abstain.
Kenaikan di Atas Batas Referendum
Secara umum, kenaikan pajak daerah sebesar 5% atau lebih memerlukan referendum lokal. Namun, pemerintah telah memberikan izin khusus kepada tujuh dewan, termasuk BCP, untuk menaikkan tagihan di atas batas tersebut.
Dengan kebijakan ini, pembayar pajak kategori D akan membayar sebesar £1.980,46 per tahun, atau naik £125,05 dibandingkan sebelumnya.
Baca Juga: Pemkot Bogor Berlakukan Diskon PBB 5%–20%
Debat dan Penolakan Usulan
Dalam debat yang diikuti lebih dari 30 anggota dewan, sejumlah usulan dari partai oposisi ditolak. Partai Hijau mengusulkan penghapusan tunjangan tanggung jawab khusus anggota dewan, sementara Partai Buruh mengusulkan penggunaan dana tambahan £5 juta untuk perbaikan jalan berlubang, taman bermain, dan perpustakaan.
John Beesley dari Partai Konservatif menyatakan bahwa mayoritas anggota dewan “bertekad membuat hidup warga semakin sulit”, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan bantuan pembayaran pajak.
“Sistem pendanaan pemerintah daerah saat ini rusak. Yang paling dirugikan adalah warga BCP.”
— Sue Aitkenhead, Partai Buruh
Anggota Kabinet bidang Transformasi, Sumber Daya, dan Tata Kelola Jeff Hanna menilai bahwa oposisi gagal menghadirkan alternatif anggaran yang koheren dan berkelanjutan.
Menurutnya, anggaran yang telah disepakati merupakan opsi terbaik yang dapat diterapkan dalam kondisi fiskal yang ada.
