BERLIN – Peralihan masyarakat Jerman ke kendaraan listrik mulai berdampak terhadap penerimaan pajak BBM Jerman. Semakin banyak masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar bensin dan solar ke kendaraan listrik, sehingga basis penerimaan negara yang selama ini berasal dari konsumsi bahan bakar fosil ikut tertekan.
Pakar pajak dan transportasi dari Kiel Institute for the World Economy (IfW), Jens Boysen-Hogrefe, mengatakan makin banyak orang menggunakan kendaraan listrik. Selain dinilai lebih ramah lingkungan, kendaraan listrik juga dianggap lebih murah di tengah kenaikan harga minyak dunia.
“Ledakan mobil listrik yang dipicu oleh harga bahan bakar yang tinggi mempercepat transisi yang memang sudah direncanakan,” kata Boysen-Hogrefe, dikutip pada Selasa (22/9/2026).
Penerimaan Pajak Energi Mulai Menurun
Data Badan Statistik Federal Jerman menunjukkan penerimaan pajak energi atas solar dan bensin telah mengalami penurunan. Pada 2016, penerimaan dari kedua jenis bahan bakar tersebut tercatat sebesar €37 miliar atau sekitar Rp756,39 triliun.
Pada 2025, nilainya turun menjadi €33 miliar atau sekitar Rp674,62 triliun. Penurunan penerimaan tersebut diperkirakan dapat semakin besar apabila peralihan masyarakat ke kendaraan listrik terus berlangsung.
Tekanan terhadap penerimaan negara bahkan telah menjadi perhatian sejak beberapa tahun lalu. Komite penasihat ilmiah Kementerian Transportasi Jerman dalam laporan pada 2022 memproyeksikan penerimaan pajak energi dapat turun hingga sekitar €5 miliar atau Rp102,21 triliun pada 2050.
“Peralihan ke kendaraan listrik memiliki implikasi fiskal yang sejauh ini belum banyak dibahas,” bunyi laporan tersebut.
Laporan itu juga menyebut potensi kekurangan penerimaan pajak akan menambah tekanan terhadap anggaran pemerintah. Kondisi tersebut terjadi ketika pemerintah masih memberikan berbagai bentuk dukungan untuk mendorong transisi menuju kendaraan listrik.
Insentif Kendaraan Listrik Masih Berjalan
Jerman telah menghapus insentif pembelian kendaraan listrik yang nilainya mencapai ribuan euro untuk setiap kendaraan pada akhir 2023. Meski demikian, kendaraan listrik masih mendapatkan pembebasan pajak kendaraan hingga 2035.
Selain itu, perusahaan yang melakukan investasi pada kendaraan listrik juga masih memperoleh sejumlah fasilitas pajak.
Di satu sisi, kebijakan tersebut mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik. Namun, di sisi penerimaan negara, peningkatan penjualan kendaraan listrik berpotensi terus menekan konsumsi bensin dan diesel di Jerman.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah Jerman mencari sumber penerimaan baru yang dapat digunakan untuk membiayai jalan serta infrastruktur transportasi.
Penjualan Kendaraan Listrik Terus Bertumbuh
Berdasarkan data International Energy Agency (IEA), penjualan kendaraan listrik di Eropa pada kuartal I/2025 meningkat hampir 30% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Norwegia menjadi salah satu negara dengan tingkat penggunaan kendaraan listrik tertinggi. Penjualan kendaraan listrik mencapai sekitar 95% dari seluruh mobil baru yang terdaftar di negara tersebut.
IEA dalam laporan Global EV Outlook 2026 juga mencatat pertumbuhan kendaraan listrik yang signifikan di sejumlah kawasan lainnya.
Di negara-negara Asia Pasifik di luar China, pertumbuhan penjualan kendaraan listrik di sejumlah wilayah mencapai hingga 80%. Sementara itu, pertumbuhan penjualan kendaraan listrik di Amerika Latin tercatat sekitar 75%.
Perkembangan tersebut menunjukkan peralihan menuju kendaraan listrik bukan hanya terjadi di Jerman, melainkan menjadi tren yang berkembang di berbagai kawasan dunia.
Struktur Pajak Bahan Bakar Hadapi Tantangan
Bagi Jerman, peralihan tersebut menjadi tantangan fiskal karena kendaraan listrik tidak dikenai pajak energi atas pengisian daya, sedangkan pajak listrik yang dikenakan relatif kecil.
Sementara itu, setiap liter solar di Jerman saat ini dikenai pajak energi sebesar €0,4704. Untuk bensin, pajak energi yang dikenakan mencapai €0,6545 per liter.
Selain pajak energi, harga bahan bakar juga mengandung pungutan karbon serta pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 19%.
Menurut klub otomotif ADAC, ketika harga bensin mencapai €2,10 per liter, sekitar €1,14 dari harga tersebut merupakan pajak dan pungutan. Artinya, lebih dari separuh harga bensin yang dibayar konsumen masuk kepada pemerintah dalam bentuk pajak dan pungutan.
Besarnya kontribusi pajak dari bahan bakar fosil tersebut membuat peningkatan penggunaan kendaraan listrik memiliki konsekuensi langsung terhadap struktur penerimaan negara.
Boysen-Hogrefe mengatakan sistem penerimaan yang selama ini bertumpu pada bahan bakar fosil telah memberikan penerimaan dalam jumlah besar kepada pemerintah melalui pajak energi, tarif kendaraan berat, dan pajak karbon.
“Menteri keuangan tidak banyak mendapat keuntungan ketika orang-orang mengendarai mobil listrik. Justru sebaliknya,” ujar Boysen-Hogrefe sebagaimana dilansir DW.
Dengan semakin besarnya pangsa kendaraan listrik, penerimaan pajak BBM Jerman menghadapi tekanan yang berpotensi berlanjut. Pada saat yang sama, pemerintah masih harus menjaga pembiayaan jalan dan infrastruktur transportasi ketika sumber penerimaan yang sebelumnya banyak berasal dari konsumsi bensin dan solar mulai berkurang.
