JAKARTA – Era baru pelaporan pajak semakin nyata di depan mata. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur terus bergerak agresif memastikan transisi sistem perpajakan berjalan mulus hingga ke lingkungan militer. Kali ini, sosialisasi sistem Coretax menyasar personel Pusat Kesehatan Angkatan Udara (Puskesau).
Langkah “jemput bola” ini dilakukan untuk menjamin aparatur negara siap menghadapi perubahan digital yang signifikan. Sebanyak 50 personel Puskesau antusias mempelajari tata cara baru pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang kini jauh berbeda dari mekanisme lama.
Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Timur, Donald Jerry, menjelaskan bahwa Coretax bukan sekadar pembaruan tampilan, melainkan penggantian sistem secara menyeluruh dari DJP Online. Migrasi ini dinilai sebagai sebuah keharusan untuk meningkatkan kenyamanan layanan bagi wajib pajak.
“Coretax ialah aplikasi pajak terbaru yang menggantikan sistem lama yaitu DJP Online. Perubahan ini merupakan keharusan demi kenyamanan wajib pajak itu sendiri.”
— Donald Jerry, Kasie Kerja Sama & Humas DJP Jaktim
Satu Formulir Universal: Lebih Ringkas dan Cerdas
Penyuluh Pajak Ahli Pertama, Leonard Simorangkir, membedah perubahan paling radikal yang dibawa oleh Coretax. Sistem ini mengintegrasikan proses bisnis dari hulu ke hilir, yang berdampak langsung pada penyederhanaan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.
Jika sebelumnya wajib pajak harus bingung memilih antara formulir kode 1770, 1770S, atau 1770SS berdasarkan jenis penghasilan dan pekerjaannya, kini kerumitan itu dihapuskan. Coretax memperkenalkan konsep satu formulir universal yang cerdas.
Dalam sesi pendampingan teknis, tim DJP membantu para personel TNI AU mengatasi kendala awal migrasi, mulai dari registrasi kode otorisasi hingga penerbitan sertifikat elektronik. Leonard menegaskan komitmen DJP untuk mendampingi seluruh lapisan masyarakat menuju ekosistem pajak yang lebih adil dan berkepastian hukum.
Terobosan Baru: “Coretax DJP menggunakan satu formulir universal. Lebih ringkas, namun tetap mendetail.”
Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara, Marsma Adhantoro Rahadyan, menyambut positif inisiatif ini. Ia menilai kolaborasi antara institusi TNI dan otoritas pajak sangat krusial untuk memastikan kepatuhan administrasi para personel di tengah kesibukan tugas negara.
