Reformasi Penegakan Hukum: DJP Tarik Penanganan Sengketa Pajak ke Kantor Pusat
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil langkah drastis untuk memperkuat posisi hukumnya di meja hijau. Otoritas pajak secara resmi mengumumkan kebijakan sentralisasi penanganan perkara banding dan gugatan yang selama ini tersebar di Kantor Wilayah (Kanwil), kini ditarik sepenuhnya ke Kantor Pusat DJP guna meningkatkan efektivitas penanganan perkara.
Kebijakan ini merupakan respons atas evaluasi mendalam terhadap tingkat kemenangan otoritas di Pengadilan Pajak yang dinilai belum optimal. Berdasarkan Laporan Kinerja DJP 2025, sentralisasi ini diharapkan mampu menciptakan standar pembelaan yang lebih solid, seragam, dan berbasis data yang kuat di setiap persidangan.
“Rencana aksi yang akan dilakukan adalah melaksanakan sentralisasi penanganan sengketa sidang banding dan gugatan, sehingga seluruh penanganan berada di kantor pusat DJP.”
— Laporan Kinerja DJP 2025
Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, tingkat kemenangan DJP dalam sengketa banding dan gugatan hanya menyentuh angka 37,5 persen. Realisasi ini masih berada di bawah target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 46 persen. Dengan memusatkan komando penanganan di kantor pusat, DJP berupaya menutup celah kegagalan administratif dan yuridis yang sering terjadi di level wilayah.
Empat Jurus DJP Perkuat Penegakan Hukum
Selain sentralisasi lokasi, DJP juga menyiapkan tiga langkah pendukung lainnya untuk membalikkan keadaan di Pengadilan Pajak. Pertama, meningkatkan kualitas umpan balik bagi SDM perpajakan untuk perbaikan proses bisnis. Kedua, memperketat kuantitas dan kualitas bedah kasus sebelum masuk ke persidangan. Terakhir, melakukan pelatihan teknik beracara secara masif bagi petugas pajak agar lebih kompetitif menghadapi argumen wajib pajak.
Evaluasi Kritis: DJP mengidentifikasi bahwa penyebab utama kekalahan sering kali dipicu oleh pemberian dokumen baru dari wajib pajak di persidangan yang sebelumnya tidak pernah disampaikan saat pemeriksaan.
Hambatan lain yang diakui DJP adalah perbedaan sudut pandang antara petugas pajak dengan majelis hakim. Sering kali, bukti-bukti krusial tidak tersedia secara lengkap karena koordinasi antar unit yang kurang sinkron. Melalui pemusatan ini, seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan akan diadministrasikan secara terpadu oleh unit khusus di kantor pusat.
Dengan restrukturisasi pola penanganan perkara ini, DJP menargetkan rasio kemenangan yang lebih tinggi di masa mendatang. Fokus pada penguatan kualitas bukti dan konsistensi argumen hukum diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi negara sekaligus memberikan keadilan yang transparan bagi seluruh wajib pajak yang bersengketa.