JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional pemerintah pada 2025 belum sepenuhnya terserap optimal. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi belanja MBG tercatat sebesar Rp51,5 triliun atau sekitar 72,5% dari total pagu APBN 2025. Meski demikian, pemerintah menegaskan sebagian besar dana tersebut telah langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dari total realisasi Rp51,5 triliun tersebut, sebanyak Rp43,3 triliun disalurkan langsung dalam bentuk layanan MBG kepada para penerima manfaat. Artinya, mayoritas anggaran yang telah dibelanjakan benar-benar menjangkau sasaran utama, yakni kelompok masyarakat yang membutuhkan asupan gizi tambahan.
“Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp51,5 triliun.”
— Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan
Sepanjang 2025, program MBG telah menjangkau 56,13 juta penerima manfaat. Jumlah tersebut setara dengan 67,7% dari target awal pemerintah yang dipatok sebesar 82,9 juta orang. Penyaluran program ini dilakukan melalui 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi dan melibatkan lebih dari 789 ribu tenaga kerja.
Tantangan Infrastruktur dan Target Presiden
Pemerintah menyadari bahwa perluasan cakupan MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga kesiapan infrastruktur di lapangan. Untuk dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, jumlah SPPG yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 35.000 unit. Artinya, masih terdapat pekerjaan rumah besar dalam hal pembangunan dan penguatan layanan gizi di daerah.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan strategi jangka panjang untuk mengatasi persoalan stunting dan kekurangan gizi di Indonesia. Menurutnya, masih banyak anak-anak yang berangkat ke sekolah tanpa asupan makanan pagi, kondisi yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan kualitas sumber daya manusia.
Fokus Jangka Panjang: Program MBG diarahkan untuk memperbaiki kualitas gizi anak dan mencegah stunting secara berkelanjutan.
APBN 2026 dan Peran Pajak
Guna memastikan target MBG tercapai penuh, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun dalam APBN 2026. Anggaran tersebut sepenuhnya bersumber dari APBN, yang sekitar 70% penerimaannya berasal dari sektor pajak. Dengan demikian, keberhasilan pemungutan pajak memiliki peran krusial dalam menjamin kesinambungan program prioritas seperti MBG.
Ke depan, efektivitas belanja negara—termasuk serapan anggaran MBG—akan menjadi indikator penting dalam menilai seberapa optimal dana pajak yang dihimpun negara kembali kepada masyarakat. Pemerintah pun dituntut untuk memastikan setiap rupiah pajak benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi publik.
