JAKARTA – Restitusi Rp100 juta bagi wajib pajak orang pribadi dapat diproses melalui mekanisme pengembalian pendahuluan berdasarkan penelitian, tanpa harus langsung masuk ke tahap pemeriksaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menilai pendekatan ini sesuai untuk nilai lebih bayar yang relatif kecil, dengan tetap mempertimbangkan risiko penyalahgunaan fasilitas.
Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri DJP, Endro Tribudi Setijanto, dalam Seminar Taxplore UI 2026 menjelaskan bahwa batas maksimal Rp100 juta ditetapkan sebagai bagian dari pengelolaan risiko ketika fasilitas pengembalian pendahuluan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi.
Salah Isi SPT Bisa Memunculkan Status Lebih Bayar
Menurut Endro, status lebih bayar pada wajib pajak orang pribadi tidak selalu berarti jumlah pajak yang dibayarkan memang terlalu besar. Sebagian kasus dapat muncul karena kesalahan administratif ketika mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Salah satu contohnya terjadi ketika wajib pajak sudah menerima bukti potong dari pihak ketiga, tetapi kredit pajak yang sama kembali dimasukkan saat mengisi SPT. Akibatnya, kredit pajak tercatat lebih besar dan SPT menunjukkan posisi lebih bayar.
Pengembalian Pendahuluan Cukup Melalui Penelitian
Dalam kondisi tersebut, pemerintah memberikan kemudahan restitusi Rp100 juta kepada orang pribadi yang memenuhi persyaratan melalui skema pengembalian pendahuluan. Penyelesaiannya cukup melalui penelitian sehingga prosedur pemeriksaan yang lazim pada restitusi tidak perlu ditempuh.
Endro menambahkan bahwa kebijakan tersebut sekaligus mengatur kelompok penerima fasilitas. Cakupannya tidak hanya orang pribadi yang memenuhi persyaratan tertentu, tetapi juga wajib pajak berkriteria tertentu serta kelompok wajib pajak berisiko rendah.
Sumber: DJP Ungkap Alasan Batas Restitusi Pajak Orang Pribadi Dipatok Rp 100 Juta – IKPI
