Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Direktur Politeknik Kotabaru, Hasbi Assidiq S., dengan disaksikan sejumlah perwakilan DJP, termasuk Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Moch. Luqman Hakim.
Pihak kampus berharap keberadaan Tax Center dapat memberikan nilai tambah bagi kompetensi mahasiswa, khususnya dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan. Sementara itu, DJP mengharapkan kerja sama tersebut berkembang menjadi kolaborasi yang aktif dan berkelanjutan.
Tax Center Berpotensi Menjadi Penghubung Kampus dan Masyarakat
Pembentukan Tax Center memperlihatkan upaya memperluas edukasi perpajakan melalui lingkungan pendidikan tinggi. Model ini memiliki potensi lebih besar daripada kegiatan sosialisasi yang hanya berlangsung satu kali, karena kampus dapat menjadi tempat berlangsungnya pembelajaran dan kegiatan edukasi secara berkelanjutan.
Dalam praktiknya, Tax Center dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mempelajari isu perpajakan melalui diskusi, seminar, kegiatan penelitian, maupun pendampingan edukasi kepada masyarakat. Mahasiswa juga berkesempatan menghubungkan teori yang dipelajari di kelas dengan persoalan administrasi perpajakan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi masyarakat, keberadaan pusat edukasi di lingkungan kampus berpotensi memperluas akses terhadap informasi dasar perpajakan. Meski demikian, manfaat tersebut akan bergantung pada program kerja, kesiapan pengelola, kompetensi mahasiswa, dan kesinambungan koordinasi dengan DJP.
Karena itu, penandatanganan kerja sama sebaiknya dipandang sebagai tahap awal. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berdirinya Tax Center, melainkan kegiatan nyata yang dapat dijalankan dan dievaluasi secara berkala.
Peluang Mahasiswa Terlibat dalam Program Renjani
Salah satu peluang yang disampaikan DJP dalam kerja sama ini adalah keterlibatan mahasiswa Politeknik Kotabaru dalam program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani).
Renjani merupakan program DJP yang melibatkan mahasiswa untuk mendukung edukasi dan asistensi perpajakan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan program di sejumlah wilayah pada 2026, kegiatan relawan antara lain mencakup pendampingan aktivasi akun Coretax DJP, pembuatan kode otorisasi DJP, asistensi pengisian SPT Tahunan, serta penyebarluasan informasi perpajakan.
Bagi mahasiswa, keterlibatan dalam program semacam ini dapat menjadi pengalaman pembelajaran yang mempertemukan pengetahuan akademik dengan kebutuhan pelayanan publik. Mereka dapat memahami bagaimana prosedur perpajakan diterapkan dan bagaimana informasi teknis perlu disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.
Namun, harapan pelibatan mahasiswa Politeknik Kotabaru dalam Renjani belum dapat diartikan sebagai penetapan peserta secara otomatis. Keikutsertaan tetap perlu mengikuti mekanisme dan ketentuan program yang berlaku, termasuk proses seleksi serta pembekalan apabila dipersyaratkan.
Inklusi Kesadaran Pajak Bisa Masuk ke Proses Pembelajaran
Selain Renjani, DJP juga mendorong penerapan Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan. Pendekatan ini bertujuan agar pemahaman mengenai pajak tidak hanya diperoleh melalui kegiatan sosialisasi, tetapi juga dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran.
DJP sebelumnya menjelaskan bahwa penerapan inklusi kesadaran pajak di perguruan tinggi dapat melibatkan koordinasi dengan kampus, bimbingan teknis bagi dosen, penyusunan materi ajar, implementasi di kelas, serta pemantauan dan evaluasi.
Jika diterapkan secara konsisten, pendekatan tersebut berpotensi membuat mahasiswa memahami hubungan antara pajak, pembiayaan negara, dan pelayanan publik. Pengetahuan perpajakan juga dapat dikaitkan dengan bidang keahlian masing-masing, sehingga pembahasannya tidak terbatas pada mahasiswa program studi akuntansi atau perpajakan.
Bagi Politeknik Kotabaru, peluang ini dapat dikembangkan melalui materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kegiatan usaha di daerah. Namun, bentuk integrasi kurikulum dan pelaksanaannya tetap memerlukan perencanaan bersama antara kampus dan DJP.
Landasan Kerja Sama dalam Kerangka Tridharma Perguruan Tinggi
Dari sisi pendidikan, kolaborasi ini dapat ditempatkan dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tridharma mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Tax Center berpotensi mendukung ketiga unsur tersebut. Pada bidang pendidikan, pusat ini dapat menjadi sarana pembelajaran perpajakan. Pada bidang penelitian, mahasiswa dan dosen dapat mengkaji persoalan administrasi atau kepatuhan pajak. Sementara dalam pengabdian kepada masyarakat, kegiatan edukasi dapat diarahkan kepada pelaku usaha maupun warga yang membutuhkan pemahaman dasar mengenai kewajiban perpajakan.
Meski demikian, perlu dipahami bahwa pembentukan Tax Center tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada mahasiswa untuk bertindak sebagai konsultan pajak atau mewakili wajib pajak dalam urusan perpajakan. Kegiatan pendampingan harus mengikuti batas peran, arahan, dan ketentuan yang berlaku.
Pembedaan tersebut penting agar kegiatan edukasi tetap berjalan dengan benar dan masyarakat tidak keliru memahami kapasitas mahasiswa yang terlibat.
Keberhasilan Tax Center Ditentukan oleh Program yang Berkelanjutan
Pembentukan Tax Center pertama di wilayah KPP Pratama Batulicin menjadi langkah awal memperluas kerja sama antara DJP dan perguruan tinggi di Kabupaten Kotabaru. Akan tetapi, dampak jangka panjangnya akan ditentukan oleh bagaimana kesepakatan tersebut diterjemahkan menjadi kegiatan yang terukur.
Sejumlah hal dapat menjadi indikator pengembangan, seperti frekuensi edukasi perpajakan, keterlibatan dosen dan mahasiswa, pelaksanaan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta partisipasi mahasiswa dalam program Renjani sesuai ketentuan.
Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengetahui apakah materi yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan administrasi perpajakan, termasuk penggunaan Coretax DJP.
Dengan demikian, keberadaan Tax Center tidak seharusnya berhenti sebagai simbol kerja sama kelembagaan. Pusat ini perlu berkembang menjadi sarana pembelajaran dan edukasi yang memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, kampus, DJP, serta masyarakat di Kabupaten Kotabaru.
