LONDON – Pemilik rumah kedua di wilayah Dewan Distrik Warwick akan dikenakan pajak daerah hingga dua kali lipat mulai April 2027.
Kebijakan ini disetujui oleh anggota dewan sebagai upaya mendorong pemilik properti untuk menjual atau menyewakan rumah yang tidak digunakan secara tetap.
Pajak daerah untuk rumah kedua akan naik hingga 100% guna mendorong pemanfaatan properti secara optimal.
Pemerintah Inggris sebenarnya telah memberikan kewenangan kepada otoritas lokal sejak 2023 untuk menerapkan pungutan tambahan tersebut, namun kebijakan ini baru pertama kali diterapkan di Distrik Warwick.
Baca Juga: Klaim Pajak Wandsworth Diperingatkan UKSA
Berlaku Mulai 2027
Meski telah disetujui, kebijakan tarif ganda ini baru akan diberlakukan pada April 2027. Penundaan ini dimaksudkan agar pemilik rumah kedua memiliki waktu untuk memanfaatkan kembali propertinya.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno Dewan Distrik Warwick pada 25 Maret.
Dalam kebijakan ini, rumah kedua didefinisikan sebagai properti yang telah dilengkapi perabotan secara memadai tetapi tidak ditempati secara permanen.
Ribuan Properti Terdampak
Pemerintah daerah memperkirakan terdapat sekitar 2.000 rumah yang masuk kategori rumah kedua di wilayah tersebut.
Namun, hingga Oktober 2025, hanya sekitar 306 properti yang memenuhi kriteria untuk dikenakan tarif pajak ganda.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan properti yang selama ini tidak digunakan secara optimal.
Baca Juga: Diskon PKB Lebaran Dongkrak Setoran Jabar
Didukung Mayoritas Warga
Hasil konsultasi publik yang dilakukan antara Desember 2025 hingga Januari 2026 menunjukkan dukungan yang cukup kuat terhadap kebijakan ini.
Lebih dari 500 responden memberikan masukan, dengan sekitar 65% di antaranya mendukung penerapan pajak tambahan bagi rumah kedua.
Anggota Dewan Jonathan Chilvers dari Partai Hijau menyatakan kebijakan ini penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau.
Dorong Ketersediaan Hunian
Menurut Chilvers, penerapan premi pajak rumah kedua merupakan salah satu instrumen untuk mengembalikan properti ke penggunaan penuh waktu.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan ketersediaan hunian, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi lokal, termasuk bisnis dan layanan masyarakat.
Kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi isu keterjangkauan perumahan yang semakin menjadi perhatian di berbagai wilayah Inggris.
Baca Juga: Farage: Pajak Daerah Harus Dinaikkan