YAOUNDÉ – Lanskap administrasi fiskal di Benua Afrika kembali mencatatkan lompatan modernisasi yang signifikan. Pemerintah Republik Kamerun secara resmi mengadopsi sistem faktur pajak elektronik (e-invoicing) yang bersifat wajib dan termonitor secara real-time. Manuver digitalisasi ini menjadi instrumen utama dalam reformasi tata kelola penerimaan negara yang dipayungi langsung oleh Undang-Undang Keuangan (Finance Law) Tahun 2026.
Langkah progresif ini menandai berakhirnya era pelaporan faktur manual yang rentan terhadap manipulasi dan penghindaran pajak. Di bawah regulasi baru tersebut, otoritas pajak Kamerun mewajibkan seluruh entitas bisnis dan wajib pajak untuk menerbitkan setiap faktur transaksi komersialnya melalui sistem e-invoicing yang telah divalidasi dan disetujui secara resmi oleh pemerintah.
“Pengenalan e-invoicing wajib secara real-time ini merupakan langkah integral dari reformasi administrasi pajak digital untuk menutup celah kebocoran penerimaan di bawah kerangka UU Keuangan 2026.”
— Kementerian Keuangan Republik Kamerun
Hal yang paling disoroti dari kebijakan teranyar ini adalah spektrum penerapannya yang sangat luas dan tanpa kompromi. Sistem e-invoicing ini tidak hanya mengikat transaksi-transaksi standar yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Otoritas fiskal menegaskan bahwa kewajiban pelaporan faktur elektronik ini juga berlaku mutlak untuk transaksi yang dibebaskan dari PPN (VAT-exempt), maupun transaksi-transaksi yang secara teknis berada di luar cakupan pajak (out-of-scope transactions).
Dengan merekam seluruh arus transaksi—tanpa memandang status pemajakannya—pemerintah Kamerun kini memiliki visibilitas data yang utuh terhadap perputaran roda ekonomi di negaranya. Strategi pemantauan real-time ini diproyeksikan mampu mendeteksi anomali pelaporan keuangan secara instan, menekan praktik shadow economy, dan memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang lebih sehat serta transparan antarwajib pajak.