PERTH – Pemerintah negara bagian Australia Barat (Western Australia) resmi mengumumkan postur anggaran tahun 2026-2027 yang membawa angin segar bagi sektor properti. Fokus utama dari rancangan anggaran ini adalah perombakan aturan pajak perumahan Australia yang dirancang khusus untuk mengatasi krisis pasokan hunian sekaligus memperkuat daya beli masyarakat yang ingin memiliki rumah pertama.
Menteri Keuangan Australia Barat pada 7 Mei 2026 memaparkan bahwa anggaran tersebut mencakup peluncuran paket perpajakan perumahan berskala jumbo senilai AU$297,3 juta. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas tingginya permintaan pasar yang tidak diimbangi dengan ketersediaan properti yang memadai, sehingga memicu lonjakan harga rumah secara drastis dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu manuver paling menarik dari paket kebijakan ini adalah tawaran insentif bagi investor asing. Pemerintah kini memberikan pengecualian penuh dari bea pembeli asing (foreign buyers’ duty) untuk transaksi yang dilakukan pada atau setelah tanggal 7 Mei 2026. Syarat utamanya cukup rasional: pembeli asing tersebut harus membangun dan menjual kembali hunian baru tersebut dalam batas waktu dua tahun sejak pembelian aset awal. Relaksasi ini diyakini akan menarik aliran modal asing untuk secara langsung mengeksekusi proyek penambahan pasokan rumah di pasar domestik.
“Paket perpajakan perumahan senilai AU$297,3 juta ini bertujuan ganda: memperkuat bantuan bagi pembeli rumah pertama dan memacu peningkatan pasokan hunian baru secara signifikan.”
— Kementerian Keuangan Australia Barat
Di samping memikat investor asing, pemerintah juga memperpanjang masa berlaku konsesi bea pengalihan tanah untuk pembelian properti off-the-plan (properti yang dibeli sebelum atau sedang dibangun). Konsesi ini diperpanjang selama dua tahun hingga 30 Juni 2028. Tidak hanya sekadar diperpanjang, cakupan konsesi ini turut diperluas sehingga mencakup lebih banyak jenis hunian, seiring dengan adanya peningkatan ambang batas nilai properti yang memenuhi syarat.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada masyarakat lokal yang sedang berjuang memiliki hunian untuk pertama kalinya. Anggaran baru ini menetapkan kenaikan ambang batas nilai properti untuk konsesi bea pengalihan bagi pemilik rumah pertama. Kebijakan yang berlaku efektif mulai 7 Mei 2026 ini akan meringankan biaya administrasi perpajakan, baik untuk pembelian properti yang sudah terbangun (established properties) maupun untuk aset berupa tanah kosong (vacant land).
Penghapusan Keterikatan Aturan: Otoritas fiskal secara resmi menghapus tautan antara tarif bea pembeli rumah pertama untuk tanah kosong dengan batas nilai batas properti First Homeowner Grant (FHOG).
Keputusan untuk menghapus aturan keterikatan pada hibah FHOG tersebut dinilai sebagai sebuah langkah progresif yang membebaskan masyarakat dari regulasi yang terlalu kaku. Melalui rangkaian pelonggaran pajak di sektor perumahan ini, pemerintah Australia Barat berharap iklim investasi properti akan bergerak lebih lincah, memecah kebuntuan pasokan, dan pada akhirnya menciptakan pasar perumahan yang jauh lebih terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.