website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Wednesday, 17 June 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Pertanyaan seputar NHS mendominasi agenda para pemimpin partai menjelang pemilu

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
April 9, 2026
in Internasional
0 0
0
Pertanyaan seputar NHS mendominasi agenda para pemimpin partai menjelang pemilu
0
SHARES
6
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

WALES – Kondisi Layanan Kesehatan Nasional (NHS) menjadi isu paling panas yang mendominasi agenda para pemimpin partai di Wales. Dalam acara “Your Voice Live: Ask the Leader” yang disiarkan BBC Wales, masalah daftar tunggu pasien, kekurangan tenaga medis, hingga pendanaan layanan sosial menjadi sorotan utama menjelang pemilihan Senedd.

Ketiga pemimpin partai yang hadir Partai Konservatif Wales, Plaid Cymru, dan Liberal Demokrat Wales dihadapkan pada pertanyaan kritis dari pemilih di Haverfordwest mengenai akses dokter umum dan reorganisasi rumah sakit. Meski data terbaru menunjukkan penurunan daftar tunggu selama delapan bulan berturut-turut, angka pasien yang menunggu perawatan masih mencapai 713.048 jalur pada Januari 2026.

Baca Juga: Warga Jabar Kini Bisa Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik Pertama

Kritik Atas Krisis Tenaga Medis dan Manajemen Anggaran NHS

Darren Millar dari Partai Konservatif Wales menyebut kondisi saat ini sebagai “hal yang memalukan”. Ia menyoroti fenomena paramedis, dokter, dan perawat lulusan baru yang justru diminta mencari pekerjaan ke luar negeri karena ketiadaan lowongan di NHS Wales. Millar berargumen bahwa kegagalan ini disebabkan oleh kebijakan Partai Buruh yang telah berkuasa bertahun-tahun.

Untuk membiayai perbaikan layanan, Millar mengusulkan pemotongan birokrasi dan anggaran politisi di Cardiff Bay daripada menaikkan pajak. “Kami akan memangkas kedutaan-kedutaan kecil di luar negeri yang tidak perlu dibiayai pemerintah Wales guna memastikan peningkatan jumlah tempat tidur rumah sakit,” tegasnya.

“Sangat memalukan melihat tenaga medis lulusan baru kita harus keluar negeri untuk mendapatkan pekerjaan, sementara sistem kesehatan dalam negeri disebut sedang darurat.”

— Darren Millar, Partai Konservatif Wales

Janji Penghapusan Daftar Tunggu dan Reformasi Pajak

Rhun ap Iorwerth dari Plaid Cymru memberikan janji ambisius bahwa di bawah pemerintahannya, tidak akan ada pasien yang menunggu lebih dari dua tahun untuk mendapatkan perawatan. Saat ini, tercatat masih ada 5.000 orang yang berada dalam daftar tunggu jangka panjang tersebut. Selain isu kesehatan, ia juga berjanji meninjau ulang aturan pajak properti sewa liburan (aturan 182 hari) yang mengancam pemilik usaha kecil.

Di sisi lain, Jane Dodds dari Liberal Demokrat Wales menawarkan solusi berbeda melalui sektor fiskal. Ia mengusulkan kenaikan pajak penghasilan sebesar 1p untuk mendanai layanan sosial secara memadai. Menurutnya, hal ini penting untuk mengatasi masalah 1.400 pasien yang tertahan di rumah sakit hanya karena menunggu penilaian layanan sosial.

Baca Juga: ASN WFH Tiap Jumat, Layanan Tatap Muka Kantor Pajak Tetap Buka

Debat ini menjadi pembuka dari rangkaian dialog menjelang pemilu Senedd pada 7 Mei mendatang. Program selanjutnya dijadwalkan pada 15 April yang akan menghadirkan pemimpin dari Partai Buruh Wales, Reform UK, dan Partai Hijau Wales untuk memaparkan visi mereka bagi masa depan Wales.

Baca Juga: Sengketa Pajak: Majelis Tegaskan Batas Objek PPh Pasal 23

Sumber Terkait:

  • BBC News Wales
  • Senedd Wales Official
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Tinggalkan Gaya Konfrontatif! Kepatuhan Pajak Butuh Era Kolaborasi dan Saling Percaya

Pajak: Amnesti Fiskal Bengkulu Sukses Hapus Denda Rp23 Miliar, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Samsat

June 17, 2026
Perusahaan Tak Bayar Gaji Karyawan, Apakah Masih Wajib Lapor SPT Masa PPh 21?

Pajak Kendaraan Sumut: Putus Ketergantungan Amnesti, Pemprov Tebar Insentif Lux

June 17, 2026
Ketegasan KPP Boyolali: Blokir 15 Rekening Wajib Pajak Akibat Tunggakan Miliaran

Pajak: Kanwil DJP Jateng II Sita Serentak Aset Penunggak Senilai Rp2,05 Miliar

June 17, 2026
Tata Cara Akses e-SPPT PBB-P2 DKI Jakarta untuk Periode Pajak 2026.

Cara Pengajuan Pembebasan PBB-P2 Pensiunan Guru Jakarta

June 15, 2026

Recent News

Tinggalkan Gaya Konfrontatif! Kepatuhan Pajak Butuh Era Kolaborasi dan Saling Percaya

Pajak: Amnesti Fiskal Bengkulu Sukses Hapus Denda Rp23 Miliar, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Samsat

June 17, 2026
Perusahaan Tak Bayar Gaji Karyawan, Apakah Masih Wajib Lapor SPT Masa PPh 21?

Pajak Kendaraan Sumut: Putus Ketergantungan Amnesti, Pemprov Tebar Insentif Lux

June 17, 2026
Ketegasan KPP Boyolali: Blokir 15 Rekening Wajib Pajak Akibat Tunggakan Miliaran

Pajak: Kanwil DJP Jateng II Sita Serentak Aset Penunggak Senilai Rp2,05 Miliar

June 17, 2026
Tata Cara Akses e-SPPT PBB-P2 DKI Jakarta untuk Periode Pajak 2026.

Cara Pengajuan Pembebasan PBB-P2 Pensiunan Guru Jakarta

June 15, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version