website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Tuesday, 13 October 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Pernyataan Dewan Kota London Selatan mengenai pembekuan pajak dapat ‘menyesatkan’ warga, demikian peringatan UKSA

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
April 16, 2026
in Internasional
0 0
0
Pernyataan Dewan Kota London Selatan mengenai pembekuan pajak dapat ‘menyesatkan’ warga, demikian peringatan UKSA
0
SHARES
10
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

LONDON – Klaim Dewan Kota Wandsworth di London Selatan mengenai pembekuan pajak daerah selama empat tahun berturut-turut dinilai berpotensi menyesatkan masyarakat.

Otoritas Statistik Inggris (UKSA) memperingatkan bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi tagihan pajak yang sebenarnya dibayarkan warga.

Istilah “pembekuan pajak” dinilai bisa disalahartikan karena total tagihan warga tetap meningkat.

Meski dewan membekukan komponen utama pajak daerah, total tagihan warga tetap naik sekitar 3% akibat tambahan pungutan lain, seperti biaya perawatan sosial dan kontribusi untuk Otoritas London Raya.

Baca Juga: Gebyar Samsat 2026 di Denpasar: Bayar PKB Tepat Waktu, Berpeluang Menang Emas

Dipicu Aduan Politisi

Penilaian UKSA ini muncul setelah adanya pengaduan dari dua tokoh senior Partai Konservatif, Lord Udny-Lister dan Sir Paul Beresford.

Keduanya menilai Dewan Wandsworth tidak dapat mengklaim pembekuan pajak karena adanya kenaikan nyata dalam total tagihan yang dibayar masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala UKSA menilai komunikasi dewan kurang memberikan konteks yang memadai kepada publik sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Baca Juga: Pengacara, Artis, dan Pekerja Bebas Lain Diingatkan Ajukan Pemberitahuan NPPN sebelum Tenggat

Tidak Sesuai Standar Statistik

UKSA menyebut klaim tersebut tidak memenuhi standar “pemahaman pendukung”, yang mengharuskan informasi publik disampaikan secara jelas dan akurat.

Menurut standar tersebut, masyarakat harus dapat memahami secara utuh dasar klaim yang disampaikan oleh badan publik.

Namun, dalam kasus ini, informasi terkait kenaikan komponen lain tidak dijelaskan secara memadai dalam materi promosi dewan.

Memanas Jelang Pemilu Lokal

Isu ini mencuat menjelang pemilihan lokal yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Mei, yang diperkirakan berlangsung sengit.

Partai Buruh saat ini memimpin Dewan Wandsworth sejak 2022 setelah mengakhiri dominasi panjang Partai Konservatif.

Sementara itu, Partai Konservatif berharap dapat merebut kembali kendali dewan dalam pemilihan mendatang.

Tarif pajak daerah kategori D di Wandsworth saat ini sekitar £990 per tahun dan diperkirakan naik menjadi lebih dari £1.020 pada tahun fiskal berikutnya.

Baca Juga: Farage: Pajak Daerah Harus Dinaikkan

Respons Dewan Wandsworth

Dewan Wandsworth menyatakan telah meninjau masukan dari UKSA dan akan mempertimbangkan perbaikan dalam komunikasi ke depan.

Pihak dewan menegaskan bahwa mereka telah menjelaskan bahwa yang dibekukan adalah komponen utama pajak, meskipun mengakui perlunya penyampaian informasi yang lebih jelas kepada masyarakat.

Sumber Terkait:

  • Pemerintah Inggris
  • UK Statistics Authority
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Status Nihil Menggunakan Coretax Form

April 30, 2026
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

8
SR023 T3/T5 Resmi Ditawarkan: Kupon 5,8–5,95%

SR023 T3/T5 Resmi Ditawarkan: Kupon 5,8–5,95%

4
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
DJP Perkuat Pengawasan Harta Wajib Pajak Kaya Lewat AI

DJP Perkuat Pengawasan Harta Wajib Pajak Kaya Lewat AI

October 13, 2026
Restitusi Pajak Tembus Rp198,71 Triliun, PPN dan PPnBM Mendominasi

Restitusi Pajak Tembus Rp198,71 Triliun, PPN dan PPnBM Mendominasi

October 13, 2026
DJP Kejar Rp750,1 Triliun demi Target Pajak 2026

DJP Kejar Rp750,1 Triliun demi Target Pajak 2026

October 13, 2026
Pendapatan Negara Tembus Rp2.341,5 Triliun per September

Pendapatan Negara Tembus Rp2.341,5 Triliun per September

October 13, 2026

Recent News

DJP Perkuat Pengawasan Harta Wajib Pajak Kaya Lewat AI

DJP Perkuat Pengawasan Harta Wajib Pajak Kaya Lewat AI

October 13, 2026
Restitusi Pajak Tembus Rp198,71 Triliun, PPN dan PPnBM Mendominasi

Restitusi Pajak Tembus Rp198,71 Triliun, PPN dan PPnBM Mendominasi

October 13, 2026
DJP Kejar Rp750,1 Triliun demi Target Pajak 2026

DJP Kejar Rp750,1 Triliun demi Target Pajak 2026

October 13, 2026
Pendapatan Negara Tembus Rp2.341,5 Triliun per September

Pendapatan Negara Tembus Rp2.341,5 Triliun per September

October 13, 2026

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version