Penguatan koordinasi kebijakan fiskal hingga tingkat daerah menjadi salah satu perhatian Kementerian Keuangan dalam menghadapi dinamika ekonomi. Melalui program simulasi fiskal APBN, para pimpinan unit vertikal dibekali pemahaman mengenai perubahan kondisi makroekonomi dan langkah yang dapat ditempuh untuk menjaga stabilitas pengelolaan keuangan negara.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Skenario Fiskal APBN Special Class yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) melalui Direktorat Strategi APBN. Mengangkat tema “Skenario Jadi Peta, Kesejahteraan Jadi Niscaya”, kegiatan berlangsung di Gedung R.M. Notohamiprodjo, Jakarta.
Program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di berbagai daerah. Materi yang diberikan mencakup arah kebijakan fiskal, asumsi dasar ekonomi makro, hingga tahapan penyusunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kolaborasi Empat Direktorat Jenderal Jadi Perhatian
Penguatan koordinasi tersebut melibatkan sejumlah unit utama Kementerian Keuangan. Empat instansi yang menjadi bagian dari kolaborasi ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Keempat unit tersebut diharapkan mampu menjalankan fungsi masing-masing secara terpadu. Dengan kesamaan pemahaman mengenai kebijakan fiskal nasional, pimpinan di daerah diharapkan dapat bekerja sebagai satu tim dalam mengawal perekonomian wilayahnya.
Sinergi antarlembaga juga menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dapat berjalan selaras dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi di daerah.
RAPBN 2027 dan Tantangan Perubahan Ekonomi
Dalam pembekalan materi, peserta turut mempelajari rancangan arsitektur RAPBN 2027 yang membawa tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”. Pembahasan juga meliputi perkembangan makroekonomi serta berbagai prioritas pembangunan nasional.
Salah satu pokok pembahasan adalah bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur dengan keberlanjutan kondisi fiskal. Keseimbangan tersebut diperlukan agar kebijakan pemerintah tetap mampu mendukung kegiatan ekonomi tanpa mengabaikan kesinambungan keuangan negara.
Peserta juga diajak memahami keterkaitan asumsi dasar ekonomi makro dengan komponen APBN. Perubahan kondisi ekonomi dapat berpengaruh terhadap penerimaan negara, alokasi belanja, hingga kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Simulasi Pelemahan Rupiah hingga Risiko Bencana
Tidak hanya memperoleh materi secara teoritis, peserta mengikuti simulasi penyusunan skenario fiskal melalui kelompok kerja. Dalam sesi tersebut, setiap kelompok diminta merumuskan alternatif respons pemerintah ketika menghadapi perubahan situasi ekonomi.
Dua contoh kondisi yang digunakan dalam simulasi adalah pelemahan nilai tukar dan gangguan ekonomi akibat bencana. Kedua situasi tersebut menjadi bahan latihan untuk menyusun langkah antisipatif yang melibatkan berbagai unit di lingkungan Kementerian Keuangan.
Alternatif respons yang dibahas mencakup optimalisasi penerimaan negara, percepatan realisasi belanja, serta pemberian insentif maupun relaksasi kebijakan. Seluruh langkah tersebut perlu dirumuskan melalui koordinasi agar respons pemerintah dapat berjalan secara terpadu.
Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang digunakan mengangkat filosofi “Fiskalista Sepak Bola”. Filosofi ini menggambarkan unit-unit Kementerian Keuangan sebagai satu kesebelasan yang memiliki tugas berbeda, tetapi harus saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama.
Perkuat Peran Pimpinan Kemenkeu di Daerah
Melalui kegiatan tersebut, DJSEF mendorong peningkatan kapasitas dan kerja sama lintas unit untuk mendukung pengelolaan APBN yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan.
Pimpinan unit vertikal juga diharapkan dapat menjalankan peran sebagai penyampai informasi kebijakan fiskal kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah. Dengan demikian, pemahaman mengenai arah kebijakan pemerintah dapat tersampaikan secara lebih terintegrasi.
Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan konsep Kemenkeu Satu yang Terkolaborasi. Melalui koordinasi yang lebih kuat antara unit-unit Kementerian Keuangan, pemerintah berharap pengelolaan fiskal dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Kementerian Keuangan.
