INGGRIS – Penasihat Perdana Menteri bidang biaya hidup, Lord Walker, mendesak pemerintah Inggris untuk segera mempertimbangkan perpanjangan pemotongan pajak bahan bakar. Langkah ini dinilai krusial menyusul lonjakan harga bensin global yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.
Lord Walker menyuarakan agar Sir Keir Starmer mempertahankan pemotongan sebesar 5 pence yang dijadwalkan berakhir pada September mendatang. Mengingat Iran telah memblokir Selat Hormuz jalur vital bagi seperlima pasokan minyak dunia harga energi diprediksi akan terus merangkak naik dan membebani konsumen serta pelaku bisnis.
Dampak Krisis Timur Tengah Terhadap Kebijakan Fiskal Energi
Merespons situasi di Iran, Sir Keir Starmer menyatakan bahwa rencana kenaikan pajak akan terus ditinjau kembali. Saat ini, pemerintah Inggris masih memberlakukan tarif pajak rendah yang awalnya diperkenalkan sejak invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Namun, tekanan dari berbagai pihak agar kebijakan ini diperluas semakin kuat seiring dengan langkah negara lain seperti Australia dan Irlandia yang juga memangkas pajak bahan bakar mereka.
Selain masalah bahan bakar, masyarakat Inggris juga menghadapi tantangan pada batasan harga energi (energy price cap). Meskipun batasan baru berlaku per 1 April, tagihan rumah tangga diperkirakan akan melonjak tajam pada Juli mendatang akibat efek domino konflik Timur Tengah terhadap harga minyak mentah dunia.
“Mengingat situasi saat ini, kita memang perlu memikirkan dan membicarakan perpanjangan atau perluasan kebijakan ini untuk mengurangi beban bisnis dan konsumen.”
— Lord Walker, Penasihat Biaya Hidup PM Inggris
Desakan Partai Oposisi dan Rencana Cadangan Pemerintah
Kritik keras datang dari berbagai partai oposisi. Pemimpin Partai Konservatif, Kemi Badenoch, memprediksi pemerintah akan melakukan “balik arah” terkait kebijakan pajak ini. Sementara itu, Partai Liberal Demokrat mengusulkan pemotongan darurat yang lebih besar, yakni 10p pada bea bahan bakar, dan Reform UK mendesak pemangkasan PPN bensin guna melindungi daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Rachel Reeves menyatakan bahwa dukungan tambahan akan difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Sejauh ini, langkah-langkah pemerintah meliputi:
- Pembekuan Pajak: Tarif pajak bahan bakar dipastikan tetap rendah setidaknya hingga September 2026.
- Bantuan Minyak Pemanas: Dana tambahan bagi rumah tangga yang bergantung pada minyak pemanas.
- Intervensi Harga Pangan: Upaya menurunkan harga pangan di kasir supermarket untuk meredam inflasi.
Dengan meningkatnya ketidakpastian global, perdebatan mengenai perpanjangan pemotongan pajak bahan bakar ini diprediksi akan menjadi agenda utama parlemen dalam beberapa bulan mendatang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.