LONDON – Sektor industri kuliner dan pariwisata Inggris kini tengah berada di titik nadir, memicu gelombang desakan reformasi kebijakan fiskal yang masif di tingkat global. Para pelaku usaha papan atas menuntut pemerintah setempat segera mereduksi beban pajak demi menyelamatkan sektor hospitality yang menjadi salah satu pilar penyerap lapangan kerja terbesar.
Tidak tanggung-tanggung, empat chef dan pemilik restoran legendaris Inggris—Tom Kerridge, Yotam Ottolenghi, Ravneet Gill, dan Simon Rogan—bersatu menyuarakan kondisi darurat yang dihadapi bisnis mereka. Mereka mendesak pemerintah memangkas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax (VAT) khusus untuk restoran, kafe, dan pub agar terhindar dari kebangkrutan massal.
Keluhan para pesohor kuliner ini berakar pada ketimpangan daya saing yang sangat tajam di kawasan Eropa. Saat ini, Inggris menerapkan tarif standar PPN sebesar 20% untuk barang dan jasa. Berdasarkan data dari UK Hospitality, beban fiskal tersebut menempatkan Inggris di posisi kedua tertinggi di Eropa setelah Denmark, sebuah angka yang dinilai mencekik di tengah ketidakpastian ekonomi.
“Kami sama sekali tidak menghasilkan uang, dan kami hanya berusaha bertahan hidup.”
— Simon Rogan, Chef & Pemilik Restoran
Jika menilik lanskap internasional, kebijakan pajak komparatif di negara-negara tetangga Eropa jauh lebih ramah terhadap investor. Sebagai perbandingan, tarif PPN hospitality di Jerman hanya sebesar 7%, Irlandia 9%, sementara Prancis, Italia, dan Spanyol kompak mematok tarif di angka 10%. Perbedaan mencolok inilah yang melandasi tuntutan penyetaraan tarif PPN Inggris menjadi 10% demi menciptakan keadilan iklim usaha.
Krisis Biaya Berkelanjutan dan Respons Terbatas Komparatif
Tekanan berat yang dialami industri ini merupakan akumulasi krisis multi-tahun. Bermula dari pembatasan ketat selama pandemi Covid-19, sektor hospitality kemudian dihantam badai geopolitik akibat perang di Ukraina yang memicu lonjakan biaya energi ekstrim serta inflasi bahan baku yang tidak terkendali di pasar domestik Inggris.
Krisis Sektor Riil: Pengusaha meminta otoritas tidak memandang perolehan laba usaha sebagai hal negatif, melainkan sebuah fondasi utama untuk mempertahankan ribuan tenaga kerja.
Menanggapi desakan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Inggris Pat McFadden mengakui adanya aliran usulan pemotongan pajak yang konstan. Namun, ia menekankan adanya konsekuensi biaya anggaran yang harus ditanggung negara secara menyeluruh. Otoritas fiskal di bawah Menteri Keuangan Rachel Reeves pun dituntut membuat keputusan yang seimbang antara belanja publik dan insentif usaha.
Sebagai langkah intervensi awal, Kementerian Keuangan Inggris sebenarnya telah mengumumkan program Great British Summer Savings 2026. Kebijakan temporer ini memangkas PPN dari 20% menjadi 5% untuk atraksi liburan musim panas serta makanan anak-anak di restoran yang berlaku mulai 25 Juni hingga 1 September 2026. Kendati demikian, pelaku usaha tetap menilai bahwa industri membutuhkan reformasi pajak permanen, bukan sekadar stimulus musiman.