TOKYO – Pemerintah Jepang tengah menggodok sebuah lompatan kebijakan fiskal yang sangat agresif demi melindungi daya beli warganya. Di tengah bayang-bayang tekanan inflasi global yang terus mengikis pendapatan riil rumah tangga, Tokyo bersiap memangkas beban pajak konsumsi secara drastis pada komoditas pangan pokok.
Rencana strategis ini dibidik untuk memotong tarif pajak konsumsi atas makanan dan minuman dari yang semula berada di angka 8% merosot tajam hingga menyisakan 1% saja. Langkah intervensi pasar yang tidak biasa ini dijadwalkan bakal mulai mengudara pada April 2027 mendatang.
Arsitek di balik usulan relaksasi pajak ini, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, memproyeksikan insentif ini akan berlaku sebagai jaring pengaman temporer selama dua tahun atau hingga 2029. Otoritas berharap pemotongan tarif ini mampu memberikan ruang napas finansial yang signifikan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Pemerintah akan mempertimbangkan pengurangan tarif pajak konsumsi makanan dan minuman dari sebesar 8% menjadi 1% mulai April 2027.”
— Sanae Takaichi, Perdana Menteri Jepang
Kompromi Sistem Ritel dan Realitas Birokrasi Korporasi
Jika menilik masa kampanye pemilihan umum sebelumnya, PM Takaichi sebenarnya sempat mengumandangkan janji politik yang lebih radikal, yakni memangkas pajak hingga menyentuh angka 0%. Namun, visi tersebut akhirnya harus berkompromi dengan realitas teknis di lapangan setelah melalui kajian mendalam bersama Dewan Nasional.
Dilema Infrastruktur: Perubahan sistem kasir dan pembukuan internal peritel raksasa membutuhkan waktu penyesuaian yang sangat kontras antara tarif nol persen dan satu persen.
Berdasarkan kalkulasi peritel besar di Jepang, transisi menuju pajak 0% membutuhkan waktu hingga satu tahun penuh untuk merombak total sistem administrasi Point of Sale (POS) mereka. Sebaliknya, opsi pengenaan tarif minimal 1% dinilai jauh lebih pragmatis karena para pelaku usaha ritel hanya memerlukan waktu penyesuaian sekitar enam bulan saja.
Kendati draf kebijakan ini sudah matang di tingkat eksekutif, kabinet Jepang menegaskan bahwa ketetapan tersebut belum resmi diketuk palu. Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara menyatakan bahwa formula insentif ini masih harus menempuh jalur pembahasan ketat di tingkat kementerian terkait serta membutuhkan lampu hijau dari parlemen sebelum sah diundangkan.