Pelaporan Beneficial Ownership AS Kini Hanya Entitas Asing

WASHINGTON, D.C. – Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump resmi mengubah rezim pelaporan beneficial ownership AS dengan membebaskan perusahaan yang dibentuk di AS serta orang pribadi AS dari kewajiban melaporkan informasi kepemilikan manfaat atau beneficial ownership information (BOI) kepada Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Kebijakan tersebut membuat kewajiban pelaporan BOI kini difokuskan pada entitas asing tertentu yang dibentuk berdasarkan hukum yurisdiksi di luar AS dan terdaftar untuk menjalankan kegiatan usaha di AS.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan Trump memangkas beban birokrasi bagi pelaku usaha tanpa mengurangi perhatian terhadap keamanan nasional.

“Kementerian Keuangan menghapus kewajiban pelaporan yang memberatkan bagi jutaan pemilik usaha yang taat hukum tanpa mengorbankan keamanan nasional kita,” ujar Bessent, dikutip pada Senin (31/8/2026).

Perusahaan dan Orang Pribadi AS Tak Lagi Wajib Lapor

Melalui perubahan tersebut, seluruh perusahaan yang dibentuk di Amerika Serikat tidak lagi diwajibkan menyampaikan laporan informasi beneficial ownership kepada FinCEN.

Pembebasan juga berlaku bagi orang pribadi AS. Dengan demikian, warga AS tidak lagi diwajibkan memberikan informasi BOI untuk kepentingan pelaporan berdasarkan rezim Corporate Transparency Act (CTA).

FinCEN juga menetapkan bahwa perusahaan pelapor yang masih memiliki kewajiban tidak perlu mencantumkan beneficial owner yang merupakan orang AS.

Perubahan ini menjadikan cakupan pelaporan beneficial ownership AS jauh lebih sempit dibandingkan ketentuan sebelumnya.

Data Beneficial Owner Warga AS Akan Dihapus

Selain mengakhiri kewajiban pelaporan bagi perusahaan dan orang pribadi AS, Kementerian Keuangan AS melalui FinCEN juga akan menghapus informasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh warga AS ke dalam basis data beneficial ownership.

Langkah tersebut berkaitan dengan status orang AS yang kini tidak lagi termasuk pihak yang harus melaporkan BOI dalam rezim yang telah diperbarui.

“FinCEN berkomitmen untuk melindungi privasi dan keamanan informasi. FinCEN akan menghapus informasi mengenai individu yang menurut keyakinan FinCEN merupakan orang AS,” tulis Kementerian Keuangan AS dalam keterangan resminya.

Dengan kebijakan tersebut, informasi orang AS yang sebelumnya telah masuk ke database BOI tidak dipertahankan sebagai bagian dari data pelaporan bagi kelompok yang kini memperoleh pengecualian.

Entitas Asing Tetap Memiliki Kewajiban

Meskipun perusahaan domestik dibebaskan, kewajiban pelaporan beneficial ownership AS tidak sepenuhnya dihapus.

Pelaporan masih berlaku bagi entitas tertentu yang dibentuk berdasarkan hukum negara atau yurisdiksi di luar Amerika Serikat dan kemudian memperoleh izin atau mendaftarkan diri untuk menjalankan kegiatan usaha di AS.

Entitas asing yang memenuhi definisi sebagai perusahaan pelapor tersebut tetap harus memberikan informasi mengenai pihak-pihak yang menjadi beneficial owner.

Namun, informasi yang wajib disampaikan hanya mencakup beneficial owner yang bukan merupakan orang AS.

Beneficial Owner Harus Punya Kendali atau Saham Minimal 25%

Dalam ketentuan pelaporan tersebut, seseorang dapat dikategorikan sebagai beneficial owner apabila memenuhi salah satu dari dua kriteria utama.

Pertama, individu tersebut secara langsung maupun tidak langsung memiliki kendali secara substansial atas entitas yang diwajibkan menyampaikan laporan BOI.

Kedua, individu memiliki atau mengendalikan sedikitnya 25% kepentingan kepemilikan atau saham pada entitas pelapor.

Individu dapat dikategorikan sebagai beneficial owner apabila memiliki kendali substansial atas entitas atau memiliki maupun mengendalikan setidaknya 25% kepentingan kepemilikan pada perusahaan pelapor.

FinCEN Tetap Soroti Risiko dari Entitas Asing

Merujuk pada frequently asked questions (FAQ) FinCEN, kewajiban bagi entitas asing tetap dipertahankan untuk membantu mencegah pemanfaatan sistem keuangan Amerika Serikat dalam praktik pencucian uang.

FinCEN menilai risiko tetap dapat muncul ketika pihak asing memanfaatkan entitas yang dibentuk di luar negeri tetapi memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha di AS.

“Kementerian Keuangan sudah lama menyoroti risiko yang ditimbulkan oleh oknum asing yang mengakses sistem keuangan AS dengan memanfaatkan entitas yang dibentuk di luar negeri dan memiliki izin untuk menjalankan kegiatan usaha di AS,” ungkap FinCEN.

Atas dasar risiko tersebut, pemerintah tetap mempertahankan kewajiban BOI bagi entitas asing tertentu meski perusahaan domestik dan orang AS telah dikeluarkan dari cakupan pelaporan.

Data Perusahaan Domestik Bisa Diakses Lewat Rezim Lain

FinCEN juga memberikan alasan mengapa perusahaan domestik tidak lagi harus menyampaikan informasi melalui rezim BOI.

Pemerintah AS menilai informasi mengenai perusahaan domestik sudah dapat diperoleh melalui mekanisme lain yang tersedia dalam sistem pengawasan keuangan.

Salah satu contohnya adalah Customer Due Diligence Rule yang diterapkan kepada lembaga keuangan sebagai bagian dari kerangka pencegahan pencucian uang.

Aturan tersebut mengharuskan lembaga keuangan melakukan proses identifikasi dan uji tuntas terhadap pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.

Corporate Transparency Act Berlaku Sejak 2021

Kewajiban pelaporan informasi beneficial ownership berasal dari Corporate Transparency Act yang menjadi bagian dari reformasi rezim anti-pencucian uang di Amerika Serikat.

Perlu dicatat, Corporate Transparency Act secara resmi disahkan Kongres AS pada 1 Januari 2021 sebagai bagian dari National Defense Authorization Act untuk tahun fiskal 2021. Dengan demikian, CTA telah menjadi undang-undang sebelum pemerintahan Presiden Joe Biden mulai menjabat.

Namun, implementasi registri pelaporan BOI kemudian berjalan pada masa pemerintahan Biden. Pada periode tersebut, pemerintah AS menempatkan transparansi kepemilikan perusahaan sebagai salah satu instrumen untuk menghadapi penggunaan entitas anonim dalam aktivitas keuangan ilegal.

Rezim tersebut antara lain dikembangkan untuk membantu pemerintah menangani risiko pengelakan pajak, aliran dana gelap, korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme, serta aktivitas keuangan ilegal lainnya.

Trump Pangkas Cakupan Pelaporan BOI

Di bawah pemerintahan Trump, cakupan kewajiban tersebut kemudian dipersempit secara signifikan.

Perusahaan yang dibentuk berdasarkan hukum Amerika Serikat kini dibebaskan dari kewajiban menyampaikan BOI. Orang AS juga tidak lagi diwajibkan memberikan informasi kepemilikan manfaat.

FinCEN bahkan akan menghapus informasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh orang AS dari database BOI.

Sementara itu, entitas asing tertentu yang terdaftar untuk menjalankan usaha di AS tetap berada dalam cakupan aturan, tetapi hanya harus melaporkan beneficial owner yang bukan orang AS.

Pelaporan Kini Difokuskan pada Entitas Asing

Secara keseluruhan, perubahan pelaporan beneficial ownership AS membebaskan jutaan perusahaan dan pemilik usaha domestik dari kewajiban BOI kepada FinCEN.

Pemerintah Trump menyebut perubahan tersebut sebagai langkah mengurangi beban administrasi bagi pelaku usaha yang taat hukum tanpa mengorbankan keamanan nasional.

Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan kewajiban terhadap entitas asing tertentu karena risiko penggunaan badan usaha luar negeri untuk mengakses dan menyalahgunakan sistem keuangan AS masih menjadi perhatian FinCEN.

Entitas asing yang termasuk perusahaan pelapor tetap harus mengungkap informasi mengenai individu asing yang memiliki kendali substansial atau sedikitnya 25% kepentingan kepemilikan pada entitas tersebut.

Dengan perubahan ini, rezim BOI AS bergeser dari kewajiban yang sebelumnya menjangkau banyak perusahaan domestik menjadi skema yang terutama difokuskan pada entitas asing tertentu yang menjalankan kegiatan usaha di Amerika Serikat.