website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Thursday, 19 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

Raihan ibadurrahman afif by Raihan ibadurrahman afif
November 19, 2026
in Nasional
0 0
0
MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah mempertimbangkan optimalisasi zakat sebagai salah satu alternatif pembiayaan di tengah kebutuhan mengejar target penerimaan pajak 2026. Gagasan itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis saat menyoroti masih besarnya kekurangan penerimaan pada dua bulan terakhir tahun ini.

Cholil menilai Kementerian Keuangan sebaiknya tidak hanya bertumpu pada pajak untuk membiayai kebutuhan APBN. Dalam unggahan di Instagram @cholilnafis, ia juga mengusulkan agar pemerintah memberi perhatian pada wajib pajak dari kelompok usaha besar dan mempertimbangkan pengakuan zakat guna mengoptimalkan penerimaannya bagi kepentingan umat.

Realisasi Pajak Masih 76,2% dari Target

Sampai akhir Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat Rp1.796,8 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan capaian itu baru 76,2% dibandingkan target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Dengan posisi tersebut, pemerintah masih perlu menghimpun sekitar Rp514 triliun selama November dan Desember 2026 agar sasaran penerimaan pajak tahun ini terpenuhi. Kondisi itu menjadi latar belakang Cholil dalam mendorong adanya sumber pembiayaan lain di luar pajak.

Cholil berpandangan upaya mengejar penerimaan negara perlu dijalankan tanpa membuat beban perpajakan bagi masyarakat dan dunia usaha menjadi terlalu berat. Ia mengaitkan pandangan itu dengan gagasan Ibnu Khaldun, pemikir ekonomi Islam klasik, tentang hubungan tingkat pajak dengan penerimaan negara.

Baca Juga:
IKPI Bahas Penyusunan RUU Konsultan Pajak Bersama Akademisi dan Praktisi Senior

Risiko Pajak Terlalu Agresif

Menurut Cholil, gagasan tersebut menunjukkan bahwa beban pajak yang lebih ringan dapat berkaitan dengan penerimaan yang lebih tinggi, sementara beban yang semakin berat justru dapat menekan hasil penerimaan. Karena itu, ia mengingatkan risiko kebijakan perpajakan yang terlalu agresif.

Tekanan pajak yang berlebihan, menurutnya, dapat menurunkan motivasi pelaku usaha untuk berproduksi. Kondisi tersebut juga dinilai berpotensi membuat pelaku usaha maupun masyarakat beralih ke aktivitas informal dan ekonomi bayangan atau shadow economy yang berada di luar jangkauan sistem perpajakan.

Kepercayaan Wajib Pajak Dinilai Penting

Selain mendorong optimalisasi zakat, Cholil menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Menurutnya, kepercayaan wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemungutan, tetapi juga dengan cara negara mengelola penerimaan.

Ia menilai keterbukaan dalam pengelolaan penerimaan, upaya memberantas korupsi, serta perbaikan mutu pelayanan publik merupakan faktor penting untuk memperkuat kepercayaan wajib pajak. Dengan pendekatan tersebut, upaya memenuhi kebutuhan APBN diharapkan tidak hanya bertumpu pada peningkatan tekanan perpajakan.

Baca Juga:
SBTI Safe Harbor Jaga Manfaat Insentif di Era GMT 15

Sumber:Penerimaan Pajak Kurang Rp 514 Triliun, MUI Sarankan Pemerintah Lirik Zakat – IKPI

Raihan ibadurrahman afif

Raihan ibadurrahman afif

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

13
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

10
Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

November 19, 2026
MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

November 19, 2026
Perkuat Perlindungan Akun Coretax, DJP Sediakan Verifikasi Dua Tahap

Perkuat Perlindungan Akun Coretax, DJP Sediakan Verifikasi Dua Tahap

November 19, 2026
RUU Konsultan Pajak Disiapkan Ulang, IKPI Dorong Enam Fondasi Profesi

RUU Konsultan Pajak Disiapkan Ulang, IKPI Dorong Enam Fondasi Profesi

November 19, 2026

Recent News

Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

November 19, 2026
MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

November 19, 2026
Perkuat Perlindungan Akun Coretax, DJP Sediakan Verifikasi Dua Tahap

Perkuat Perlindungan Akun Coretax, DJP Sediakan Verifikasi Dua Tahap

November 19, 2026
RUU Konsultan Pajak Disiapkan Ulang, IKPI Dorong Enam Fondasi Profesi

RUU Konsultan Pajak Disiapkan Ulang, IKPI Dorong Enam Fondasi Profesi

November 19, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version